Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Rugi Kalau Tak Pilih Jokowi

Kompas.com - 21/03/2019, 10:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai masyarakat rugi jika tak memilih capres petahana Joko Widodo di Pilpres 2019.

Sebab, Ma'ruf mengatakan, Jokowi sudah meletakkan pondasi pembangunan yang akan membuat Indonesia semakin maju.

"Kalau tidak memilih Pak Jokowi itu rugi karena akan mulai dari awal lagi, meletakkan pondasi lagi," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis, di sela Silaturahim bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan aliansi masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Jarak Elektabilitas dengan Prabowo Menipis, Ini Kata Maruf Amin

Dengan terpilihnya kembali Jokowi, Ma'ruf menyebut, landasan yang sudah dibangun tak akan sia-sia.

Sebab, Ma'ruf menambahkan, ke depannya Infrastruktur bakal dilengkapi lagi. Beberapa yang akan dilengkapi ialah infrastruktur untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menyatakan sudah ada program konkret yang sukses mensejahterakan masyarakat, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Merasa Lengah Hadapi Hoaks

Selain program konkret, Ma'ruf menilai, Jokowi juga menunjukkan keberpihakan pada dunia Islam.

Hal itu terlihat dari dikembangkannya Bank Wakaf Mikro (BWM) di beberapa pesantren.

Namun, Ma'ruf merasa heran sebab masih banyak fitnah yang menyatakan seolah Jokowi anti-Islam.

Baca juga: Survei Internal BPN, Jokowi Masih Unggul, tapi Tak Sampai 10 Persen

Padahal, kata Ma'ruf, Jokowi yang peduli dengan perjuangan kiai dan santri menjelang kemerdekaan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional yang dicetuskan Jokowi.

"Jadi kalau untuk Islam, sudah banyak sekali yang dilakukan Pak Jokowi," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com