Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bersyukur Ada Survei yang Tak Menguntungkan, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 20/03/2019, 20:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo cukup bersyukur dengan dirilisnya survei elektabilitas kandidat Pemilu 2019 oleh Litbang Kompas.

Jokowi berpendapat bahwa dengan dirilisnya hasil survei dengan hasil kurang baik bagi pihaknya, dapat menjadi pelecut bagi mesin politiknya menjadi lebih bekerja keras lagi.

"Justru kalau saya, hasil (survei) yang baik justru bisa melemahkan kita. Justru menjadikan kita ini tidak waspada. Tetapi kalau hasil survei yang tidak baik atau kecil, malah mendorong, memicu seluruh unsur, relawan, kader partai untuk bekerja lebih militan lagi," ujar Jokowi saat dijumpai di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Diketahui survei terbaru Litbang Kompas yang digelar 22 Februari-5 Maret 2019, menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 persen. Sementara, elektabilitas Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun 13,4 persen responden masih menjawab rahasia.

Baca juga: Penyebab Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun Menurut Litbang Kompas

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dalam survei ini turun dibandingkan survei Litbang Kompas di Oktober 2018 lalu. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo-Sandiaga naik dibandingkan survei lalu pada waktu yang sama. Selisih elektabilitasnya saat ini semakin kecil menjadi 11,8 persen.

Jokowi tidak spesifik mengarahkan pernyataannya tersebut kepada Litbang Kompas. Tapi, lebih kepada hasil survei sejumlah lembaga survei yang sudah dirilis ke publik.

"Survei kan banyak sekali. Ada berapa, mungkin lebih dari 10," ujar Jokowi.

Ia menegaskan, pihaknya memperhatikan seluruh hasil survei sejumlah lembaga. Apapun hasilnya, hasil survei itu akan digunakan untuk evaluasi kerja internal. Kinerja yang kurang baik ditingkatkan. Adapun kinerja yang sudah baik, dipertahankan.

"Semuanya kita pakai untuk evaluasi, untuk koreksi. Untuk memacu bekerja lebih baik lagi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com