Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jokowi-Ma'ruf Merasa Lengah Hadapi Hoaks

Kompas.com - 21/03/2019, 07:38 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, pihaknya saat ini akan maksimal menangkal hoaks dan fitnah terhadap Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Aria, selama ini TKN lalai menghadapi itu dan terlalu fokus mengampanyekan program-program Jokowi-Ma'ruf.

Aria menyinggung hoaks yang ada di akar rumput seperti isu soal pelarangan azan hingga pernikahan sesama jenis.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Ada Survei yang Tak Menguntungkan, Ini Sebabnya...

Menurut Aria, hoaks itu disebarkan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.

"Mereka tidak menyampaikan visi misi Prabowo-Sandi, mereka menyampaikan hoaks. Nah itu kita lalai, kami pikir rakyat itu tidak mudah percaya, faktanya banyak yang percaya," ujar Aria di Posko Cemara, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Kali ini, kata Aria, seluruh kekuatan yang dimiliki TKN akan digunakan untuk menangkal hoaks di masyarakat.

Baca juga: Tak Percaya Survei Kompas, Fadli Zon Yakin Prabowo-Sandi Sudah Unggul

Kekuatan yang dimaksud adalah 162.000 calon legislatif ditambah relawan dan tokoh masyarakat pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Mulai kemarin sudah ditegaskan. Tidak hanya menyampaikan yang baik-baik tapi juga lawan hoaks bersama-sama," ujar Aria.

Aria mengatakan semua elemen kekuatan harus turun door to door, sama seperti cara hoaks itu disebarkan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pendukung Prabowo-Sandi Lebih Militan

Ini sekaligus upaya untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf pada satu bulan jelang pemilu.

Pesan untuk melawan hoaks ini juga sempat disampaikan langsung oleh Jokowi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Konsolidasi TKN menjelang 30 hari menuju hari pencoblosan.

"Berkaitan dengan kabar fitnah, kabar bohong, hoaks, itu harus direspons, dilawan, jangan diam. Saya sampaikan itu. Waktu 30 hari seperti ini kalau enggak merespons setiap proses di bawah dengan cepat, ya berbahaya," kata Jokowi di lokasi Rapat Konsolidasi TKN, Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com