Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jarak Elektabilitas dengan Prabowo Menipis, Ini Kata Ma'ruf Amin

Kompas.com - 21/03/2019, 09:17 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengomentari hasil survei Litbang Kompas yang menyebut selisih elektabilitas dirinya dan capres Joko Widodo semakin tipis dengan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu 11,8 persen.

Ma'ruf memilih tidak hanya fokus pada hasil satu lembaga survei.

"Survei kan banyak. Kalau SMRC itu bedanya 26 (persen), itu kan (elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 58 (persen) dan sana (Prabowo-Sandiaga) cuma 31 (persen). Dan Kompas (selisihnya) 11 (persen)," ujar Ma'ruf melalui keterangan tertulis, Rabu (20/3/2019) malam.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Ada Survei yang Tak Menguntungkan, Ini Sebabnya...

Hal ini disampaikan Ma'ruf di sela-sela safari politiknya di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurut Ma'ruf, perbedaan selisih itu bisa ditanggapi dengan membagi jadi dua.

"Sekarang kita ambil tengah saja, sekitar 20 (persen) kan," kata dia.

Namun, semua hasil survei harus menjadi evaluasi bagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Ma'ruf mendorong TKN dan relawan bekerja lebih maksimal untuk menaikkan elektabilitas, termasuk relawan yang bekerja di akar rumput.

"TKN dan TKD tentu kami dorong, tapi juga sayap-sayap itu juga, di bawah banyak sayap. Relawan sayap ini juga diefektifkan," kata Ma'ruf.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Adapun 13,4 persen responden menyatakan rahasia. Selisih elektabilitas berada di posisi 11,8 persen.

Survei terbaru Litbang Kompas dilakukan pada 22 Februari 2019-5 Maret 2019. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com