Datangi DPR, Guru Honorer Adukan Minimnya Kesejahteraan ke Fadli Zon

Kompas.com - 18/03/2019, 14:39 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan para guru honorer di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Senin (18/3/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon bertemu dengan para guru honorer di Kompleks Parlemen Senayan, Jamarta, Senin (18/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah guru honorer menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019). Mereka mengadukan masalah pengangkatan guru honorer yang selama ini masih menjadi polemik.

Pengacara guru honorer Muhammad Asrun mengatakan, saat ini guru honorer hampir hilang harapan.

"Kalau kesimpulannya honorer tidak dihargai, serentak kita siap berhenti. Tetapi kalau ini terjadi bisa lumpuh ini dunia pendidikan," kata Asrun.

Baca juga: Jika Terpilih, Jubir Sebut Prabowo-Sandi Akan Tetapkan Upah Layak bagi Guru Honorer

Asrun mengatakan pemerintah masih membutuhkan jasa guru honorer. Namun guru honorer seolah tidak mendapatkan perhatian.

Asrun menilai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan solusi.

Menurut Asrun, para guru honorer juga sudah beberapa kali berdialog dengan pemerintah. Namun pertemuan itu tidak pernah membuahkan hasil.

Asrun kemudian menyinggung Pemilihan Presiden 2019. Kata dia, guru honorer tidak akan memilih pasangan calon yang tidak memiliki kepedulian pada tenaga honorer.

"Dengan melihat track record sekarang, ada kekecewaan dan tidak akan memilih pemerintahan seperti ini. Kami harap Prabowo Sandiaga akan memperjuangkan ini," kata dia.

Baca juga: BPN: Prabowo Akan Angkat Seluruh Guru Honorer K2 Jadi PNS

Sementara itu, Fadli Zon mengatakan, dia sudah sering menerima aduan para guru honorer. Secara pribadi, dia mendukung guru honorer yang berjuang mendapatkan kesempatan menjadi ASN.

Menurut dia, ini seharusnya bukan hal yang sulit karena tinggal mengatur kuota. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait.

"Saya lihat persoalan ini adalah political will atau masalah diskresi dari pemerintahan terhadap masalah honorer. Saya dalam posisi sangat mendukung honorer yang sudah mengabdi ke bangsa dan negara harusnya diangkat," ujar Fadli.




Close Ads X