Kompas.com - 15/03/2019, 10:28 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang diikuti capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tersebut mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGACapres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang diikuti capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tersebut mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menuturkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen mengangkat status para guru honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) jika terpilih pada Pilpres 2019.

Pengangkatan para guru honorer, kata Andre, akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun.

"Prabowo Sandi berkomitmen akan memastikan guru-guru honorer K2 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap dalam lima tahun," ujar Andre dalam sebuah diskusi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

"Ini yang akan kita kerjakan dan kita tawarkan untuk masyarakat Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Gaji Ribuan Guru Honorer Tertunda, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selain itu, lanjut Andre, Prabowo-Sandiaga akan membuat aturan khusus terkait upah guru honorer kategori 2, jika terpilih pada Pilpres 2019.

Menurut Andre, Prabowo-Sandiaga berkomitmen bahwa para guru honorer harus mendapatkan upah yang layak.

"Prabowo-Sandi akan membuat peraturan khusus. Jangan lagi guru-guru honorer yang bekerja mendidik anak kita, minimal mereka mendapat upah yang layak, yaitu minimal harus seusai dengan UMR," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Baca juga: Mendikbud: Guru Honorer Masih Dibutuhkan

Menurut Andre, saat ini masih ada guru honorer yang menerima upah antara Rp 100.000 atau Rp 200.000 per bulan.

Upah tersebut dibayarkan satu kali dalam tiga bulan. Bahkan, kata Andre, ada guru honorer yang menerima upah per enam bulan.

Andre memastikan, hal itu tidak akan terjadi jika pasangan Prabowo-Sandiaga terpilih.

"Kami ingin pastikan guru-guru honorer K2 yang demonstrasi beberapa bulan lalu di depan Istana, Insya Allah mereka tidak akan demo lagi di zaman Prabowo-Sandi," tutur dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X