BPN: Prabowo Akan Angkat Seluruh Guru Honorer K2 Jadi PNS

Kompas.com - 15/03/2019, 10:28 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang diikuti capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tersebut mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGACapres nomor urut 02 Prabowo Subianto tiba untuk mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang diikuti capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tersebut mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade menuturkan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen mengangkat status para guru honorer kategori 2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) jika terpilih pada Pilpres 2019.

Pengangkatan para guru honorer, kata Andre, akan dilakukan secara bertahap dalam lima tahun.

"Prabowo Sandi berkomitmen akan memastikan guru-guru honorer K2 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap dalam lima tahun," ujar Andre dalam sebuah diskusi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).

"Ini yang akan kita kerjakan dan kita tawarkan untuk masyarakat Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Gaji Ribuan Guru Honorer Tertunda, Ini Penjelasan Kemenkeu

Selain itu, lanjut Andre, Prabowo-Sandiaga akan membuat aturan khusus terkait upah guru honorer kategori 2, jika terpilih pada Pilpres 2019.

Menurut Andre, Prabowo-Sandiaga berkomitmen bahwa para guru honorer harus mendapatkan upah yang layak.

"Prabowo-Sandi akan membuat peraturan khusus. Jangan lagi guru-guru honorer yang bekerja mendidik anak kita, minimal mereka mendapat upah yang layak, yaitu minimal harus seusai dengan UMR," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Baca juga: Mendikbud: Guru Honorer Masih Dibutuhkan

Menurut Andre, saat ini masih ada guru honorer yang menerima upah antara Rp 100.000 atau Rp 200.000 per bulan.

Upah tersebut dibayarkan satu kali dalam tiga bulan. Bahkan, kata Andre, ada guru honorer yang menerima upah per enam bulan.

Andre memastikan, hal itu tidak akan terjadi jika pasangan Prabowo-Sandiaga terpilih.

"Kami ingin pastikan guru-guru honorer K2 yang demonstrasi beberapa bulan lalu di depan Istana, Insya Allah mereka tidak akan demo lagi di zaman Prabowo-Sandi," tutur dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Kendalikan Inflasi Lewat Pendataan Digital, Pemprov Jateng Raih Penghargaan TPID

Nasional
Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X