Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei SMRC: Sikap Publik Terbelah soal Isu Kotak Suara dari Kardus Permudah Kecurangan

Kompas.com - 10/03/2019, 16:12 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa sikap responden terkait isu penggunaan kardus sebagai bahan kotak suara dapat mempermudah kecurangan, terbelah.

Itu karena selisih antara responden yang percaya dan tidak percaya hanya berbeda 1 persen.

"Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara dari kardus bisa menjadi sumber kecurangan," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di Kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: KPU Bantul Gunakan Palet untuk Lindungi Kotak Suara

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Peneliti menanyakan, apakah responden percaya penggunaan kardus sebagai kotak suara dapat memperbesar potensi kecurangan.

Hasilnya, 36 persen responden menyatakan tidak percaya. Namun, ada 34 persen yang menyatakan percaya kardus bisa mempermudah kecurangan.

Baca juga: Menurut Wapres Kalla, Kotak Suara Tak Perlu Disimpan di Koramil

Sementara, ada 30 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.

Kompas TV Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI, Polri, dan KPU Jakarta Utara, menggelar simulasi proses pemungutan suara di TPS. Simulasi pencoblosan digelar di halaman kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan guna persiapan pemerintah kota menghadapi pemilu. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dikumpulkan untuk melakukan pengecekan kotak suara sebelum pemungutan dimulai. Petugas harus menghadapi protes dari warga yang namanya tak terdaftar di TPS hingga saksi dari partai. Di Jakarta Utara, ada 4.000 lebih TPS, 43 di antaranya masih kategori TPS rawan dan nantinya akan dikawal dua personel kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com