Hasil Survei SMRC: Sikap Publik Terbelah soal Isu Kotak Suara dari Kardus Permudah Kecurangan

Kompas.com - 10/03/2019, 16:12 WIB
Pekerja menyelesaikan perakitan kotak suara karton, di gudang logistik KPU Kota Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/2/2019). Komisioner bidang logistik KPU Kota Bekasi menyatakan kesiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 yang telah diterima sebanyak 32.500 kotak suara, dan sementara masih kekurangan 1.100 kotak suara. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc. Risky AndriantoPekerja menyelesaikan perakitan kotak suara karton, di gudang logistik KPU Kota Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Senin (18/2/2019). Komisioner bidang logistik KPU Kota Bekasi menyatakan kesiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 yang telah diterima sebanyak 32.500 kotak suara, dan sementara masih kekurangan 1.100 kotak suara. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa sikap responden terkait isu penggunaan kardus sebagai bahan kotak suara dapat mempermudah kecurangan, terbelah.

Itu karena selisih antara responden yang percaya dan tidak percaya hanya berbeda 1 persen.

"Pemilih terbelah antara yang yakin dan tidak yakin bahwa kotak suara dari kardus bisa menjadi sumber kecurangan," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di Kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: KPU Bantul Gunakan Palet untuk Lindungi Kotak Suara

SMRC melakukan survei kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Peneliti menanyakan, apakah responden percaya penggunaan kardus sebagai kotak suara dapat memperbesar potensi kecurangan.

Hasilnya, 36 persen responden menyatakan tidak percaya. Namun, ada 34 persen yang menyatakan percaya kardus bisa mempermudah kecurangan.

Baca juga: Menurut Wapres Kalla, Kotak Suara Tak Perlu Disimpan di Koramil

Sementara, ada 30 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan pada 24-31 Januari 2019. Penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan 1.426 responden.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dalam penelitian ini lebih kurang 2,65 persen.

Kompas TV Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI, Polri, dan KPU Jakarta Utara, menggelar simulasi proses pemungutan suara di TPS. Simulasi pencoblosan digelar di halaman kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan guna persiapan pemerintah kota menghadapi pemilu. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dikumpulkan untuk melakukan pengecekan kotak suara sebelum pemungutan dimulai. Petugas harus menghadapi protes dari warga yang namanya tak terdaftar di TPS hingga saksi dari partai. Di Jakarta Utara, ada 4.000 lebih TPS, 43 di antaranya masih kategori TPS rawan dan nantinya akan dikawal dua personel kepolisian.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' Agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" Agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.