Menurut Wapres Kalla, Kotak Suara Tak Perlu Disimpan di Koramil

Kompas.com - 06/03/2019, 10:02 WIB
Wapres Jusuf Kalla Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kotak suara tak perlu disimpan di markas Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap daerah.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi usulan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, yang meminta agar kotak suara ditempatkan di Koramil supaya lebih aman.

"Selama ini kan kotak suara disimpan dan dijaga polisi. Kalau kotak suaranya belum dihitung macam-macan. Jadi sesuai aturan itu saya yakin juga tetap aman. Kalau di Koramil belum tentu mereka punya tempat atau macam-macam," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: KPU Bantul Gunakan Palet untuk Lindungi Kotak Suara


Kalla menyebutkan, kotak suara pada pemilu kali ini terbuat dari bahan karton sehingga memerlukan ruang penyimpanan khusus agar tidak rusak.

Ia yakin, polisi selaku yang ditugaskan mengamankan kotak suara sudah mempersiapkan hal tersebut.

Surat suara yang sudah dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara, kata Kalla, sudah diawasi para saksi dari masing-masing partai dan tim kampanye capres-cawapres.

"Sudah ada saksi masing-masing. Kalau hanya disimpan Koramil, misal ada 100 kotak, bagaimana caranya Koramil itu simpannya. Dijaga bersama lah, dijaga oleh polisi," lanjut Kalla.

Baca juga: Kotak Suara Rusak, KPUD Polman Minta Penggantian

Andre sebelumnya mengaku khawatir jika kotak suara disimpan di kantor kecamatan setelah dihitung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut dia, penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan tidak terpantau publik sehingga rawan terjadi kecurangan.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kotak suara tersebut disimpan di Koramil setelah dihitung di TPS.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X