Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Viral Video Ricuh Saat "Break" Debat Kedua, Ini Penjelasan TKN

Kompas.com - 19/02/2019, 06:00 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, angkat bicara soal keributan yang terjadi pada debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Aria mengatakan, awal kejadian itu bermula saat sejumlah anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno protes kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPU Benarkan Adanya Keributan antara Pendukung Jokowi dan Prabowo saat Debat

Mereka memprotes langkah Jokowi menyinggung lahan yang dikuasai Prabowo karena dianggap menyerang personal Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Aria mengatakan, pihaknya sebenarnya tak masalah dengan keberatan yang diajukan oleh BPN. Namun, ia mempertanyakan sejumlah anggota BPN yang menunjuk-nunjuk ke barisan kursi pendukung Jokowi.

"Tiba-tiba mereka kok nunjuk-nunjuk ke kami. Saya juga enggak ngerti apa maksudnya," ujar Aria kepada Kompas.com, Senin (18/2/2019). 

Baca juga: Timses Prabowo: Saat Debat, Jokowi Tunjukkan Rendahnya Komitmen Kepemimpinan

Aria yang saat debat bertugas selaku koordinator floor manager pun menghampiri tim BPN Prabowo-Sandiaga.

Ia hanya ingin mengetahui apa yang menyebabkan para anggota BPN ramai-ramai menghampiri komisioner KPU.

"Kan saya kenal semua, teman-teman semua itu," kata Aria.

Baca juga: Suasana Debat Kedua Memanas, Bawaslu Minta Tim Kampanye Kontrol Pendukung

Aria pun lantas meminta BPN menyampaikan protes sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, BPN tak perlu memaksakan kehendak dan mendesak-desak KPU. Apalagi, sesi komersial akan segera berakhir dan debat akan segera berlanjut.

"Saya bilang, sudahlah kita mundur saja, kembalikan pada KPU, Bawaslu, panitia. Kalau itu nanti dipersoalkan ya sudah, ini debatnya lanjut dulu. Ini ditonton oleh masyarakat Indonesia, jangan malu-maluinlah," kata politisi PDI-P ini.

Baca juga: 6 Cek Fakta Terpopuler dalam Debat Kedua Pilpres 2019...

Aria mengatakan, imbauan serupa ia sampaikan kepada para anggota TKN. Ia meminta para pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak terpancing dan kembali ke tempat duduk mereka.

"Saya bilang, 'Teman-teman mundur semua, deh'. Ini lebih protesnya teman-teman 02 ke KPU, Bawaslu. Kami bukan sebagai pelaksana. Kami juga enggak melihat ada yang salah dari Pak Jokowi," katanya. 

Sementara terkait Luhut Binsar Pandjaitan yang terlihat ikut maju saat kericuhan, Aria menyebut bahwa Menko Kemaritiman itu hendak menyampaikan hal sama.

Baca juga: Sandiaga Sebut Banyaknya Pendukung Kedua Paslon Ganggu Penonton Debat

Luhut meminta agar debat dilanjutkan dan keributan yang ada disudahi.

"Pak Luhut pengin bahwa ini sudah berlanjut sajalah," kata Aria.

Menurut Aria, tak lama setelah itu, baik para pendukung Prabowo maupun Jokowi kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara debat pun kembali dilanjutkan dengan tertib.

Aturan debat

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, membenarkan terjadinya keributan antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat commercial break debat capres, Minggu (17/2/2019).

"Iya (terjadi keributan)," kata Wahyu saat dihubungi, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Mereka yang Curiga Ada Kecurangan dalam Debat Diminta Lapor ke Bawaslu

BPN menuding Jokowi melakukan 'serangan pribadi' terhadap Prabowo karena mengungkap soal kepemilikan lahan.

Padahal, menurut aturan debat, peserta tidak diperbolehkan menyerang pribadi lawan.

Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya serangan pribadi, BPN memutuskan untuk melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu.

"Begini, semalam itu waktu break, kan kami diskusi dengan Bawaslu terus pihak KPU, TKN, BPN. Kami menyerahkan kepada Bawaslu, apakah yang disampaikan itu termasuk kategori menyerang pribadi atau tidak," ujar Wahyu.

Baca juga: Jokowi Sebut Prabowo Sangat Bagus pada Debat Kedua Pilpres

"Dan disepakati pada waktu itu, BPN secara resmi akan melaporkannya kepada Bawaslu," katanya.

Keributan yang terjadi antara pendukung Jokowi dan Prabowo saat jeda debat capres pertama kali diketahui melalui video yang diunggah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitternya.

Lewat akun Twitter @AndiArief__ ia menulis, "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yg melanggar aturan".

Dalam video berdurasi 45 detik itu terlihat sejumlah anggota TKN dan BPN adu mulut.

Baca juga: Ini Jaket Lokal Jokowi yang Dipakai Pasca Debat Kedua

Dari kubu Prabowo, tampak Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean, Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, hingga Wakil Ketua BPN Jansen Sitindaon.

Sementara dari pihak Jokowi terlihat Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur TKN Aria Bima, dan Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni.

Atas keributan itu, pihak KPU dan Bawaslu turun tangan.

Ketua KPU Arief Budiman; komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Hasyim Asy'ari; Ketua Bawaslu Abhan; anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar; dan yang lain berusaha melerai kedua pihak.

Kompas TV Memang debat calon Presiden kedua yang berlangsung tadi malam diakui berbagai kalangan berlangsung lebih baik dan lebih hidup dibanding debat sebelumnya. Pasca debat ada beberapa hal yang mengemuka, calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang tampil banyak menggunakan data dan angka dituduh menggunakan alat komunikasi saat debat. Joko Widodo menepis mentah-mentah tudingan yang menuduhnya menggunakan alat komunikasi saat debat kedua kepada wartawan di Lebak Banten, Jokowi pun menunjukan pulpen yang digunakannya saat debat tadi malam. <br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com