Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Cek Fakta Terpopuler dalam Debat Kedua Pilpres 2019...

Kompas.com - 18/02/2019, 19:11 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang diselenggarakan Minggu (17/2/2019) malam, masih mendapatkan perhatian khalayak ramai lantaran pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya.

Debat kali ini hanya diikuti dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta.

Kompas.com melakukan cek fakta atas sejumlah pernyataan Jokowi dan Prabowo. Berikut enam cek fakta terpopuler dari debat yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup:

1. Perusahaan Pembakar Hutan

Joko Widodo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun.

"Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," kata Jokowi.

Data dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa pada 2015 hingga sekarang, telah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, dari jumlah di atas, belum ada satu perusahaan yang membayar sanksi itu.

Sebelas perusahaan tersebut yaitu PT Kalista Alam (PT KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Palmina Utama (PT PU), PT National Sago Prima (PT NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersana (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT WA).

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

2. Setengah Kekayaan Dikuasai 1 Persen Orang

Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Indonesia terjadi disparitas yang mengakibatkan segelintir orang menguasai setengah kekayaan negara.

"Terjadi suatu disparitas, segilintir orang, kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita," ujar Prabowo.

Peneliti Organisasi Non Pemerintah Auriga, Iqbal Damanik menyampaikan data Laporan Ketimpangan Indonesia berdasar data Oxfam pada Februari 2017 menunjukkan, empat orang terkaya di Indonesia mempunyai kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk termiskin.

Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keenam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) memaparkan kesenjangan ekonomi berkurang berdasarkan angka rasio gini, di mana indeks rasio gini di tahun 2018 tercatat 0.384 turun dari 0.406 di tahun 2013.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Setengah Kekayaan Indonesia Dikuasai 1 Persen Orang

3. 4 dari 7 "Unicorn" ASEAN ada di Indonesia

Jokowi memaparkan bahwa di Indonesia terdapat empat dari tujuh unicorn atau perusahaan startup besar di Asia Tenggara.

"Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn, dan empatnya ada di Indonesia," papar Jokowi.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com