Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akar Masalah Kesejahteraan Petani Belum Jadi Perhatian Capres Saat Debat

Kompas.com - 18/02/2019, 15:04 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hairansyah menilai, akar persoalan terkait pangan dan kesejahteraan petani belum menjadi perhatian kandidat calon presiden dalam debat kedua Pilpres 2019.

Hairansyah mengatakan, baik capres nomor urut 01 Joko Widodo maupun capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak mengangkat masalah ketimpangan penguasaan lahan.

Menurut dia, para petani saat ini rata-rata hanya memiliki lahan pertanian seluas 0,5 hektar.

"Keduanya belum menyentuh akar persoalan yaitu ketimpangan penguasaan lahan bagi para petani yang rata-rata hanya memiliki 0,5 hektar," ujar Hairansyah melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/2/2019).

Baca juga: KPU Pastikan Kedua Capres Tak Pakai Alat Bantu Komunikasi Selama Debat

Ia menilai, saat debat, kedua capres baru mencerminkan pada aspek ketersediaan perlindungan terhadap petani.

Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan terhadap perlindungan petani dengan kebutuhan daya beli masyarakat.

Sehingga kebijakan impor dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan stok, menjaga distribusi, dan stabilisasi harga.

Baca juga: Debat Kedua, Indonesia Jadi Kata Terbanyak yang Diucapkan Jokowi dan Prabowo

Sementara, Prabowo menekankan pentingnya proteksi bagi petani. Dengan adanya kelebihan produksi dan stok beras, pemerintah dinilai perlu melakukan penghematan.

Prabowo juga berpendapat, seharusnya pemerintah tidak melakukan impor menjelang panen dan memberikan subsidi bagi petani dalam bentuk benih serta pupuk.

"Dalam aspek pangan, Komnas HAM menilai kedua pasangan baru mencerminkan pada aspek ketersediaan dan proteksi terhadap petani, meskipun terdapat strategi berbeda terhadap kebijakan impor pangan," kata Hairansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com