Agama, Politik, dan Persaudaraan

Kompas.com - 12/02/2019, 12:00 WIB
Paus Fransiskus (tengah) disambut oleh Wakil Presiden Uni Emirat Arab dan penguasa Dubai Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum serta Pangeran Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan dalam upacara penyambutan di Istana Kepresidenan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (4/2/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/AHMED JADALLAH/cfoPaus Fransiskus (tengah) disambut oleh Wakil Presiden Uni Emirat Arab dan penguasa Dubai Syeikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum serta Pangeran Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan dalam upacara penyambutan di Istana Kepresidenan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (4/2/2019).

DI TENGAH kuatnya gaduh politik Indonesia, seruan bersejarah yang dikumandangkan Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Senin (4/2/2019), telah membawa pesan perdamaian untuk umat manusia yang wajib kita gelorakan.

Dua pemimpin besar tersebut mewakili dua agama berbeda. Ahmed al-Tayeb ialah Imam Besar Al-Azhar Kairo, yang selama ini berada di garda terdepan dalam mempromosikan Islam moderat. Adapun Paus Fransiskus memimpin 1,2 miliar umat Katolik yang tiada henti menebarkan kasih.

Pesan perdamaian dengan menebar cinta kasih dan persaudaraan itu relevan digelorakan saat bangsa kita memasuki tahun politik jelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

Pesan itu juga penting manakala dunia diancam kekerasan, perpecahan, dan terorisme yang ditumbuhsuburkan dari rahim benih politik.


Sejak dahulu hingga saat ini, agama masih digunakan sebagai komoditas politik yang terbukti dapat menjadi sarana destruktif dan menakutkan untuk mengobarkan pertikaian hingga berkembang menjadi perang saudara seperti terjadi di Suriah, Irak, India, dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa.

Adanya nafsu saling memusnahkan, syahwat penghancuran, dan semangat berperang juga masih terasakan hingga saat ini. Akibatnya, ratusan ribu, bahkan jutaan, nyawa terenggut di sejumlah kawasan. Ratusan ribu jiwa harus mengungsi meninggalkan tanah kelahiran dan kampung halaman akibat hal yang sama.

Demokrasi kita pascareformasi telah berjalan lebih dari 20 tahun dan semestinya sudah memasuki era kedewasaan dalam berpolitik.

Namun, nyatanya praktik demokrasi masih dihantui oleh masih miskinnya ketercerahan politik dan tak terkendalikannya hawa nafsu kekuasaan yang berdampak kepada rapuhnya solidaritas kebangsaan.

Indonesia sebagai bangsa hingga saat ini belum mampu menjadikan politik sebagai arena pertarungan gagasan kebangsaan yang terbaik untuk menerbitkan harapan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agama belum menjadi rujukan terbaik dinamika politik bangsa ini. Padahal, agama sejatinya diharapkan dapat mengeliminasi karakter utama politik yang cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan dan kekuasaan.

Kita mudah menyaksikan gejala ekstremisme, yang memiliki tanda-tanda di antaranya fanatik pada satu pendapat dan tidak mengakui pendapat orang lain hingga menimbulkan pertikaain yang tidak berkesudahan. Terciptalah lingkaran konflik dan ujaran kebencian yang masif di tengah masyarakat kita.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X