Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eki Baihaki
Dosen

Doktor Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad); Dosen Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas). Ketua Citarum Institute; Pengurus ICMI Orwil Jawa Barat, Perhumas Bandung, ISKI Jabar, dan Aspikom Jabar.

Agama, Politik, dan Persaudaraan

Kompas.com - 12/02/2019, 12:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI TENGAH kuatnya gaduh politik Indonesia, seruan bersejarah yang dikumandangkan Imam Besar Al-Azhar dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Senin (4/2/2019), telah membawa pesan perdamaian untuk umat manusia yang wajib kita gelorakan.

Dua pemimpin besar tersebut mewakili dua agama berbeda. Ahmed al-Tayeb ialah Imam Besar Al-Azhar Kairo, yang selama ini berada di garda terdepan dalam mempromosikan Islam moderat. Adapun Paus Fransiskus memimpin 1,2 miliar umat Katolik yang tiada henti menebarkan kasih.

Pesan perdamaian dengan menebar cinta kasih dan persaudaraan itu relevan digelorakan saat bangsa kita memasuki tahun politik jelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019.

Pesan itu juga penting manakala dunia diancam kekerasan, perpecahan, dan terorisme yang ditumbuhsuburkan dari rahim benih politik.

Sejak dahulu hingga saat ini, agama masih digunakan sebagai komoditas politik yang terbukti dapat menjadi sarana destruktif dan menakutkan untuk mengobarkan pertikaian hingga berkembang menjadi perang saudara seperti terjadi di Suriah, Irak, India, dan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa.

Adanya nafsu saling memusnahkan, syahwat penghancuran, dan semangat berperang juga masih terasakan hingga saat ini. Akibatnya, ratusan ribu, bahkan jutaan, nyawa terenggut di sejumlah kawasan. Ratusan ribu jiwa harus mengungsi meninggalkan tanah kelahiran dan kampung halaman akibat hal yang sama.

Demokrasi kita pascareformasi telah berjalan lebih dari 20 tahun dan semestinya sudah memasuki era kedewasaan dalam berpolitik.

Namun, nyatanya praktik demokrasi masih dihantui oleh masih miskinnya ketercerahan politik dan tak terkendalikannya hawa nafsu kekuasaan yang berdampak kepada rapuhnya solidaritas kebangsaan.

Indonesia sebagai bangsa hingga saat ini belum mampu menjadikan politik sebagai arena pertarungan gagasan kebangsaan yang terbaik untuk menerbitkan harapan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agama belum menjadi rujukan terbaik dinamika politik bangsa ini. Padahal, agama sejatinya diharapkan dapat mengeliminasi karakter utama politik yang cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan dan kekuasaan.

Kita mudah menyaksikan gejala ekstremisme, yang memiliki tanda-tanda di antaranya fanatik pada satu pendapat dan tidak mengakui pendapat orang lain hingga menimbulkan pertikaain yang tidak berkesudahan. Terciptalah lingkaran konflik dan ujaran kebencian yang masif di tengah masyarakat kita.

Seruan dari Abu Dhabi yang tertuang dalam dokumen Human Fraternity Document atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan berisi poin-poin penting demi terwujudnya perdamaian antarnegara, agama, dan ras.

Ia penegas bahwasanya seluruh umat manusia sejatinya ialah saudara meski berlainan entitas kebangsaan, etnik, atau agama, serta terpisah oleh identitas negara.

Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan yang diteken Syekh Tayeb dan Paus ialah penyeru akan pentingnya toleransi demi menghindari segala pertikaian dan mewujudkan perdamaian di antara umat manusia.

Pemimpin dunia sudah semestinya menjadikan deklarasi itu sebagai rujukan bagaimana mereka memimpin.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com