KOMPAS.com — Warganet di media sosial Twitter sedang ramai membahas kabar mengenai akan dibukanya kembali rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 pada Maret tahun ini.
Pantauan Kompas.com, warganet berusaha mengonfirmasi kabar ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun resmi Twitter masing-masing instansi tersebut.
Sebelumnya, pemberitaan di salah satu media menyebutkan bahwa Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan akan ada penerimaan CPNS kembali pada Maret 2019.
Namun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Mudzakir mengatakan, yang dimaksud Syafruddin tersebut adalah rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 bagi daerah-daerah yang tertunda.
Dengan demikian, ini bukan rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019.
"Bulan Maret untuk (daerah) yang tertunda," kata Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/1/2019).
Baca juga: Seleksi CPNS 2018, BKN Telah Tetapkan 4.533 Nomor Induk Pegawai
Mudzakir menjelaskan, pada rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 lalu, terdapat 48 daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda karena bencana alam dan kendala teknis terkait jaringat internet.
"Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong," ujar dia.
Adapun rencana pelaksanaan seleksi CPNS bagi daerah yang tertunda tersebut, lanjut Mudzakir, akan dilaksanakan pada Maret 2019.
"Bulan Maret tersebut merupakan ancar-ancar. Pelaksanaan hal tersebut sedang dipersiapkan," kata dia.
Sementara saat dikonfirmasi mengenai kapan dibukanya rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019, Mudzakir belum memberikan jawaban pasti.
"Tunggu info resmi nanti saja ya. Masih dibahas," ujarnya.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan hal yang sama saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya pembukaan seleksi CPNS 2019 pada Maret.
"Enggak benar. Maret adalah pernyataan Menpan (Menteri PAN RB) untuk daerah yang ditunda akibat bencana alam. Total ada 48 pemda (pemerintah daerah)," kata Ridwan.
