Salin Artikel

Warganet Ramai Bahas CPNS 2019 Dibuka Maret, Ini Penjelasan Pemerintah

Pantauan Kompas.com, warganet berusaha mengonfirmasi kabar ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun resmi Twitter masing-masing instansi tersebut.

Sebelumnya, pemberitaan di salah satu media menyebutkan bahwa Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan akan ada penerimaan CPNS kembali pada Maret 2019.

Namun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB Mudzakir mengatakan, yang dimaksud Syafruddin tersebut adalah rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 bagi daerah-daerah yang tertunda.

Dengan demikian, ini bukan rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019.

"Bulan Maret untuk (daerah) yang tertunda," kata Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/1/2019).

Mudzakir menjelaskan, pada rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2018 lalu, terdapat 48 daerah yang pelaksanaan seleksinya tertunda karena bencana alam dan kendala teknis terkait jaringat internet.

"Instansi dimaksud antara lain pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Parigi Moutong," ujar dia.

Adapun rencana pelaksanaan seleksi CPNS bagi daerah yang tertunda tersebut, lanjut Mudzakir, akan dilaksanakan pada Maret 2019.

"Bulan Maret tersebut merupakan ancar-ancar. Pelaksanaan hal tersebut sedang dipersiapkan," kata dia.

Sementara saat dikonfirmasi mengenai kapan dibukanya rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019, Mudzakir belum memberikan jawaban pasti.

"Tunggu info resmi nanti saja ya. Masih dibahas," ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan hal yang sama saat dikonfirmasi mengenai kabar adanya pembukaan seleksi CPNS 2019 pada Maret.

"Enggak benar. Maret adalah pernyataan Menpan (Menteri PAN RB) untuk daerah yang ditunda akibat bencana alam. Total ada 48 pemda (pemerintah daerah)," kata Ridwan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/24/11304821/warganet-ramai-bahas-cpns-2019-dibuka-maret-ini-penjelasan-pemerintah

Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke