Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Kompas.com - 23/01/2019, 11:43 WIB
Abu Bakar Baasyir
AGUS SUSANTO Abu Bakar Baasyir
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah membebaskan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir menimbulkan polemik. Hingga kini, masih belum jelas apakah Ba'asyir akan benar-benar segera bebas dari jeruji besi.

Polemik ini bermula dari pernyataan penasihat hukum pribadi Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Pada Jumat (18/1/2019) lalu, Yusril mengirim siaran pers kepada wartawan yang berjudul 'Yusril Berhasil Yakinkan Jokowi untuk Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir'.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Dibebaskan Tanpa Syarat


"Abu Bakar Ba'asyir sudah mendekam dalam LP selama sembilan tahun dari pidana lima belas tahun yang dijatuhkan kepadanya. Sudah saatnya Baasyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Baasyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan," tulis Yusril dalam siaran persnya.

Menurut Yusril, pembebasan Ba'asyir akan dilakukan secepatnya sambil membereskan administrasi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor.

Baasyir sendiri, lanjut Yusril, meminta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara.

Baca juga: Cerita Yusril di Balik Keputusan Presiden Jokowi Bebaskan Abubakar Baasyir

Pada hari itu juga, wartawan mengkonfirmasi pernyataan Yusril kepada Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya di Garut. Jokowi membenarkan bahwa ia telah menyetujui pembebasan Ba'asyir.

Menurut Jokowi, Baasyir dibebaskan karena alasan kemanusiaan. Sebab, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo itu sudah berusia 81 tahun dan sudah sakit-sakitan.

"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya beliau kan sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi usai meninjau pondok pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1/2018) siang.

Baca juga: Jokowi Setujui Pembebasan Abu Bakar Baasyir, Ini Alasannya

Jokowi mengakui, keputusannya untuk menyetujui pembebasan Baasyir ini adalah hasil diskusi dengan sejumlah pakar hukum, termasuk penasihat hukum pribadinya Yusril Ihza Mahendra. Namun, ia juga menegaskan bahwa sebelumnya sudah ada diskusi yang panjang di internal pemerintah.

"Ini sebuah pertimbangan lama, sudah pertimbangan lama sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama, Kapolri, Menkopolhukam, dan dengan pakar-pakar, terakhir dengan prof Yusril," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X