Pakar Hukum: Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tak Berlandaskan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, Indonesia tidak mengenal pembebasan tanpa syarat.

Hal itu disampaikan Fickar terkait pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir, yang disetujui Presiden Joko Widodo, dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan.

Meski tidak mengenal pembebasan tanpa syarat, Fickar mengatakan, Indonesia memiliki grasi.

"Menurut saya, hal ini (pembebasan tanpa syarat) hanya bisa terjadi di negara kerajaan sebagai pengampunan dari raja (di negara demokrasi namanya grasi)," kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Setujui Pembebasan Tanpa Syarat Abu Bakar Baasyir

Namun, dalam konteks pembebasan Ba'asyir, hal itu bukanlah grasi karena tidak ada permintaan dari Ba'asyir.

Hal itu bukan pula pembebasan bersyarat karena Ba'asyir menolak menandatangani surat taat pada Pancasila, yang mengugurkan haknya atas pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, ia berpandangan, pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba'asyir tidak memiliki landasan hukum.

"Artinya, meski dengan pertimbangan kemanusiaan, tetap harus ada landasannya," terangnya.

Baca juga: Cerita Yusril di Balik Keputusan Presiden Jokowi Bebaskan Abubakar Baasyir

Fickar berpandangan, jika pembebasan tersebut tetap akan diberikan, Jokowi perlu membuat payung hukumnya. Tanpa payung hukum, keputusan Presiden Jokowi dinilai melangkahi konstitusi.

"Jika tidak, Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum," tuturnya.

"Presiden harus membuat landasan hukum apakah Perppu, Perpres atau Peraturan Menkumham, sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu, misalnya politik," jelas dia.

Baca juga: Maruf Amin Minta Australia Tak Intervensi soal Pembebasan Baasyir

Ba'asyir telah menjalani masa hukuman selama sembilan tahun penjara dari total hukuman yang seharusnya dijalani 15 tahun.

Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011. Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi.

Ba'asyir yang merupakan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng, itu terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.