Paparan 2 Paslon soal Isu Terorisme Masih Jauh dari Harapan Publik

Kompas.com - 18/01/2019, 07:30 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, dari awal hingga berakhirnya debat pertama, pasangan capres dan cawapres belum menampilkan konstruksi pemikiran yang komprehensif, runut, sistematis dan simpel mengenai isu terorisme.

Menurut Harits, seharusnya masing-masing pasangan capres-cawapres mampu mengekspos ke ruang publik persoalan hulu sampai hilir akar terorisme, paradigma mengejar teroris, solusi-solusi praktisnya untuk mencegah, dan menindak para pelaku teroris.

“Paparan dua paslon (soal isu terorisme) masih jauh dari espektasi publik yang berharap narasi mereka bernas, tuntas dan fundamental,” tutur Harits saat dihubungi, Kamis (17/1/2018) malam.

Baca juga: Prabowo: Seringakali Terorisme Dikirim dari Negara Lain dan Dibuat Nyamar


Harits menilai, debat pertama fokus terkait isu terorisme kurang menarik.

Menurut Harits, masyarakat disuguhi narasi yang kurang elaboratif, di samping karena dua paslon juga kurang condong bahas isu terorisme.

“Bisa jadi memang soal terorisme bukan soal fundamental yang di hadapi bangsa Indonesia dibandingkan persoalan-persolan lainnya,” kata Harits.

Baca juga: Isu Terorisme, Maruf Bicara Radikalisme, Prabowo Akan Perkuat Militer

Persoalan-persoalan lain yang dimaksud yakni mengenai ekonomi, keadilan, pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, moral generasi bangsa, kejahatan kerah putih, narkoba yang telah banyak makan korban anak-anak bangsa.

Menurut Harits, bisa jadi persoalan terbatasnya waktu pemaparan yang menjadikan salah satu variabel espektasi publik tidak menemukan relevansinya pada debat kali pertama ini.

Baca juga: Jokowi Mengangguk-angguk Saat Dengar Maruf Bicara Panjang Lebar soal Terorisme

Meski demikian, kata Harits, dengan keterbatasan waktu itulah seseorang akan benar-benar diuji level lemah atau kuatnya kecerdasan dan skill komunikasinya. Sehingga, setiap kandidat harus memanfaatkan dengan baik waktu yang diberikan dengan baik.

“(Dua kandidat seharusnya) mempresentasikan sebuah narasi yang substansi bernas, tuntas, dan komprehensif dituangkan dalam frase-frase kalimat yang sistematis di sampaikan secara verbal,” kata Harits.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X