Periksa Irjen PUPR, KPK Telusuri Pemeriksaan Internal Terkait Proyek-proyek SPAM

Kompas.com - 16/01/2019, 01:27 WIB
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB. KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANInspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Widiarto.

Pejabat PUPR yang juga menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal pada Direktorat Jenderal Cipta Karya ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya mendalami sejauh mana upaya pemeriksaan internal yang dilakukan inspektorat kementerian terkait proyek-proyek SPAM tahun 2017 dan 2018.

"Apakah (pemeriksaan internal) sudah pernah dilakukan, sejauh mana pemeriksaan internal itu dilakukan. Karena itu kan fungsi dari inspektorat. Itu yang kami dalami tadi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: KPK Tahan 8 Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Sebab, kata dia, KPK menemukan persoalan yang serius terkait pengadaan 12 proyek SPAM di sejumlah daerah tersebut.

Lelang 12 proyek tersebut diduga diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP). Dua perusahaan itu dimiliki pihak yang sama

Oleh karena itu, KPK menelusuri apakah pemeriksaan internal oleh inspektorat kementerian berjalan semestinya atau tidak.

"Kami pandang cukup masif untuk proyek air minum ini dugaan suapnya, tentu saja semestinya ada pengawasan internal yang juga berjalan dan sudah mengidentifikasi kalau ada temuan-temuan awal. Nah dalam konteks itu kami lakukan pemeriksaan tadi," kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR Akan Memutus Kontrak Penyuap Proyek SPAM

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X