Periksa Irjen PUPR, KPK Telusuri Pemeriksaan Internal Terkait Proyek-proyek SPAM

Kompas.com - 16/01/2019, 01:27 WIB
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB. KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANInspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (28/12/2018) sekitar jam 23.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Widiarto.

Pejabat PUPR yang juga menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal pada Direktorat Jenderal Cipta Karya ini diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pihaknya mendalami sejauh mana upaya pemeriksaan internal yang dilakukan inspektorat kementerian terkait proyek-proyek SPAM tahun 2017 dan 2018.

"Apakah (pemeriksaan internal) sudah pernah dilakukan, sejauh mana pemeriksaan internal itu dilakukan. Karena itu kan fungsi dari inspektorat. Itu yang kami dalami tadi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: KPK Tahan 8 Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

Sebab, kata dia, KPK menemukan persoalan yang serius terkait pengadaan 12 proyek SPAM di sejumlah daerah tersebut.

Lelang 12 proyek tersebut diduga diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP). Dua perusahaan itu dimiliki pihak yang sama

Oleh karena itu, KPK menelusuri apakah pemeriksaan internal oleh inspektorat kementerian berjalan semestinya atau tidak.

"Kami pandang cukup masif untuk proyek air minum ini dugaan suapnya, tentu saja semestinya ada pengawasan internal yang juga berjalan dan sudah mengidentifikasi kalau ada temuan-temuan awal. Nah dalam konteks itu kami lakukan pemeriksaan tadi," kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR Akan Memutus Kontrak Penyuap Proyek SPAM

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Nasional
Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Nasional
IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Nasional
Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Nasional
Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X