Perludem Apresiasi "Dissenting Opinion" Komisioner Bawaslu Soal Kasus OSO

Kompas.com - 10/01/2019, 15:18 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan), dan Fritz Edward Siregar (kiri) memimpin sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak terlapor. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA/Aprillio AkbarKetua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin (kanan), dan Fritz Edward Siregar (kiri) memimpin sidang lanjutan dugaan pelangggaran administrasi terkait pencalonan Oesman Sapta Odang alias Oso sebagai anggota DPD, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (2/1/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak terlapor. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi ( Perludem) apresiasi sikap Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Fritz Edward Siregar, yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan Bawaslu dalam perkara pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pendapat Fritz yang membenarkan langkah KPU yang tak masukan nama OSO ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, dinilai tepat oleh Perludem.

Perludem juga menilai, sikap Fritz harus dijadikan contoh oleh Komisioner Bawaslu lainnya, mempunyai pandangan yang berdasarkan pada peraturan pemilu.

"Kami mengapresiasi salah satu Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, yang telah menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara ini," kata peneliti hukum Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/1/2019).


Baca juga: Putusan Bawaslu: KPU Wajib Masukkan OSO Dalam Daftar Calon DPD

"Sudah sepantasnya konsistensi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh anggota Bawaslu lainnya," sambungnya.

Perludem menyayangkan putusan Bawaslu yang menyatakan KPU melanggar administrasi. Bawaslu juga memerintahkan KPU memasukan nama OSO ke DCT anggota DPD.

Menurut Fadli, putusan Bawaslu tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Sebab, putusan MK berbicara tentang syarat pencalonan, bukan syarat calon terpilih. Sementara putusan Bawaslu mensyaratkan OSO mundur dari kepengurusan paslon setelah terpilih.

Baca juga: Ada Dissenting Opinion dalam Putusan Bawaslu soal Kasus OSO

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Namun, jika kelak OSO terpilih, yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus parpol, satu hari sebelum penetapan calon DPD terpilih.

Atasan putusan tersebut, Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Menurut Fritz, langkah KPU yang tak memasukan nama OSO ke DCT anggota DPD sudah benar. Surat keputusan (SK) KPU tanggal 20 September 2018 tentang penetapan calon anggota DPD juga dinilai tepat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X