Bawaslu Temukan Ratusan Ribu Dugaan Pelanggaran Selama 75 Hari Kampanye - Kompas.com

Bawaslu Temukan Ratusan Ribu Dugaan Pelanggaran Selama 75 Hari Kampanye

Kompas.com - 08/12/2018, 21:13 WIB
Ketua Bawaslu AbhanKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Ketua Bawaslu Abhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) merilis hasil pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019.

Sampai hari ini, masa kampanye sudah berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 23 September 2018.

Selama masa tersebut, peserta pemilu melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, hingga kegiatan sosial, budaya, dan olahraga.

Baca juga: Timses Optimistis Hasil Kerja Jokowi Kalahkan Kampanye Negatif

Namun demikian, Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Baik itu pelanggaran yang terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) maupun metode kampanye lainnya.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, dalam rangka mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta pemilu diminta patuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: Terselip Stiker Kampanye Saat Kunjungan Sekolah, Caleg Gerindra Sebut Hanya untuk Pengenalan

"Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat," kata Abhan dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/12/2018).

Abhan juga meminta peserta pemilu untuk memperbanyak materi kampanye positif yang memuat informasi yang benar dan tidak mengandung unsur penghinaan.

Dalam hal kampanye melalui APK, dugaan pelanggaran terhadap pemasangan APK di tempat yang dilarang menunjukan angka yang tinggi, yaitu sebanyak 176.493 (92 persen).

Baca juga: BPN: Sisa Masa Kampanye Cukup untuk Sosialisasikan Program Prabowo-Sandi

APK tersebut dinyatakan melanggar lantaran dipasang di sejumlah lokasi seperti tempat ibadah, pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah, hingga lembaga pendidikan.

Bawaslu juga menemukan 14.255 (7 persen) APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang, seperti membahayakan keutuhan NKRI, hingga menghina, menghasut, dan mengadu domba.

Dalam hal kampanye melalui media massa, ditemukan pula sejumlah dugaan pelanggaran. Peserta pemilu dinyatakan melanggar lantaran melakukan kampanye di media massa di luar waktu yang ditentukan.

Baca juga: Survei LSI: 2 Bulan Kampanye, Elektabilitas Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,2 Persen

Diketahui, iklan kampanye baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Total iklan kampanye hingga hari ini berjumlah 414 iklan. Rinciannya, iklan kampanye media massa cetak sebanyak 249 iklan (60 persen), iklan kampanye di media elektronik 153 iklan (37 persen), dan iklan kampanye di radio 12 iklan (3 persen).

Dalam hal kampanye di tempat yang dilarang, Bawaslu juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran.

Baca juga: 2 Bulan Masa Kampanye, Capres Dinilai Terjebak Isu Sensasional

Peserta pemilu dinyatakan melanggar lantaran berkampanye di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah.

Jumlah total dugaan pelanggaran mencapai 308 kegiatan. Pelanggaran paling banyak adalah berkampanye di fasilitas pemerintah, yaitu 226 tempat (73 persen), menyusul kampanye tempat ibadah 49 tempat (16 persen), dan lembaga pendidikan 33 tempat (11 persen).

Selain sejumlah pelanggaran di atas, masih ada beberapa dugaan pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu meskipun jumlahnya kecil.

Baca juga: Diduga Melanggar Kampanye di SMP 127, Caleg Gerindra Merasa Bersalah

Antara lain, dugaan pelanggaran keterlibatan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye sebanyak 134 kejadian.

Sebanyak 1,363 dugaan pelanggaran karena kampanye tidak melalui izin tertulis. Dan terakhir, 67 dugaan pelanggaran karena adanya politik uang selama masa kampanye.


Terkini Lainnya

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

JK: Pemerintah Tak Selalu Tertuduh dalam Pelanggaran HAM, Terkadang Jadi Korban

Nasional
KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

KAI Daop 6 Yogyakarta Terjunkan Petugas Ronda Amankan Daerah Rawan

Regional
Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Kritik Pemerintah Arab Saudi, Presenter Ini Dilarang Tampil di Acara Televisi

Internasional
Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Tertuduh Mata-mata Rusia Akan Akui Bersalah dan Kerja Sama dengan Jaksa

Internasional
Mendekati Pemilu 2019, Jumlah DPT di Gunungkidul Melonjak Ribuan Orang

Mendekati Pemilu 2019, Jumlah DPT di Gunungkidul Melonjak Ribuan Orang

Regional
Studi: James Bond adalah Seorang Pecandu Alkohol

Studi: James Bond adalah Seorang Pecandu Alkohol

Internasional
Ma'ruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Ma'ruf Amin: Januari Saya Akan Turun ke Daerah-daerah

Nasional
Korban Penipuan DP Rumah Murah di Tangsel Bertambah

Korban Penipuan DP Rumah Murah di Tangsel Bertambah

Megapolitan
Promo, Kartu Jak Lingko Dijual Rp 10.000 hingga Akhir Tahun

Promo, Kartu Jak Lingko Dijual Rp 10.000 hingga Akhir Tahun

Megapolitan
Datangi Kediaman Ma'ruf Amin, PCNU Tangsel Nyatakan Dukungan

Datangi Kediaman Ma'ruf Amin, PCNU Tangsel Nyatakan Dukungan

Nasional
E-KTP Ditemukan Tercecer di Duren Sawit, Polisi Periksa Staf Dukcapil

E-KTP Ditemukan Tercecer di Duren Sawit, Polisi Periksa Staf Dukcapil

Megapolitan
Didatangi Tim OSO, Bawaslu Akan Minta KPU Segera Laksanakan Putusan PTUN

Didatangi Tim OSO, Bawaslu Akan Minta KPU Segera Laksanakan Putusan PTUN

Nasional
Fakta di Balik Kunjungan SBY di Gunungkidul, Menyanyi 'Ojo Podo Nelongso' hingga Makan Bakso Rp 12.500

Fakta di Balik Kunjungan SBY di Gunungkidul, Menyanyi "Ojo Podo Nelongso" hingga Makan Bakso Rp 12.500

Regional
KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

KPK dan 4 Kementerian Sepakati Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Nasional
Pemprov Banten Lepas Saham BJB, Ridwan Kamil Usul Penggantian Nama

Pemprov Banten Lepas Saham BJB, Ridwan Kamil Usul Penggantian Nama

Regional

Close Ads X