BPN: Sisa Masa Kampanye Cukup untuk Sosialisasikan Program Prabowo-Sandi

Kompas.com - 07/12/2018, 11:00 WIB
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sisa masa kampanye Pilpres 2019 selama sekitar 4 bulan dinilai cukup untuk menyosialisasikan program pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kepada masyarakat pemilih.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, BPN akan terus mengampanyekan program ke seluruh segmentasi pemilih.

"Masa kampanye masih sangat panjang kurang lebih empat bulan lagi. Program aksi Prabowo Sandi akan terus kami sosialisasikan ke semua segmentasi pemilih dengan atau tanpa liputan media," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2018).

Hal itu diungkapkan Dahnil menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) yang menunjukkan bahwa selama dua bulan masa kampanye, belum banyak masyarakat mengetahui program yang ditawarkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Tak Ada Adu Program, Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Stagnan

Dari 1.200 responden yang disurvei pada 10-19 November 2018, tidak sampai 30 persen yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui lima program Prabowo-Sandiaga.

Dahnil optimistis elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga akan dapat menyaingi pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Sebab, kata Dahnil, BPN diperkuat oleh banyak relawan yang tersebar di berbagai daerah. Relawan tersebut bekerja secara sukarela dan militan untuk menyosialisasikan program Prabowo-Sandiaga.

"Dibandingkan dengan petahana, BPN diperkuat oleh banyak relawan yang tersebar diseluruh Indonesia yang bekerja secara sukarela dan militan tanpa dibayar," kata Dahnil.

"Mereka semua terpanggil untuk melawan ketidakadilan yang selama ini hadir, dan bekerja untuk memastikan perubahan hadir di Indonesia," ujar dia.

Berdasarkan hasil survei LSI, terdapat lima program Prabowo-Sandiaga yang pernah didengar atau diketahui oleh masyarakat.

Baca juga: Survei LSI: 2 Bulan Kampanye, Elektabilitas Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,2 Persen

"Program Prabowo-Sandiaga belum masif terdengar. Rata-rata di bawah 30 persen yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui," ujar peneliti LSI Rully Akbar di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Sebanyak 25,6 persen responden mengaku pernah soal program OK OCE dinasionalkan. Sementara 23,5 persen mengetahui program Gerakan Emas atau Emak-emak dan Anak Minum Susu.

Kemudian, sebanyak 18,7 persen mengakui pernah mendengar program terkait larangan impor.

Baca juga: Survei Internal Yakinkan Prabowo-Sandi Kejar Elektabilitas Jokowi-Maruf

Selain itu, 13,5 persen responden pernah mendengar soal program menaikkam gaji PNS dan 10,2 persen terkait pengangkatan guru honorer.

Selain itu, lanjut Rully, kelima program tersebut tidak masuk daftar 10 isu teratas yang ramai diberitakan media maupun dibicarakan di media sosial.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media online, yakni:

1. Hoaks Ratna Sarumpaet
2. Pembakaran bendera
3. Tampang Boyolali
4. Politik Sontoloyo
5. Politik genderuwo
6. 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi
7. Janji Esemka
8. Game of Thrones Jokowi
9. Sandiaga lompat makam
10. Jokowi gratiskan Suramadu

"Program-program Prabowo-Sandiaga tersebut tidak masuk dalam hot issue. Ini kekurangannya, tidak masuk dalam debat program tapi lebih kepada hal-hal yang lebih sensional," kata Rully.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X