Kompas.com - 24/11/2018, 20:55 WIB
Diskusi pemilih penyandang disabilitas di Bawaslu Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDiskusi pemilih penyandang disabilitas di Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pokja Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Mahmud Al Fasa mengecam pihak-pihak yang membuat meme terkait hak pilih penyandang disabilitas mental dalam Pemilu.

Menurut Mahmud, keberadaan meme-meme tersebut menyinggung dan menghina hak-hak penyandang disabilitas mental sebagai seorang warga negara yang punya hak pilih.

Tindakan itu, dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas mental.

Baca juga: Soal Penyandang Disabilitas Mental, KPU Diminta Kerja Sama dengan Banyak Pihak

Ke depannya, jika masih ada pihak yang dengan sengaja maupun tidak membuat meme tentang hak pilih penyandang disabilitas mental, kata Mahmud, pihaknya akan menggugat yang bersangkutan.

"Kami coba berkoordinasi dengan kepolisian untuk melacak siapa orangnya, dengan sengaja atau tidak sengaja membuat meme-meme penyandang disabilitas mental, kami akan menggugat, karena ini jelas ada dasar hukumnya," kata Mahmud dalam diskusi bertajuk 'Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental Harus Dijamin Negara' di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Mahmud mengatakan, meme-meme hak pilih penyandang disabilitas mental itu dapat disebut sebagai tindakan pelecehan.

Baca juga: Surat Dokter untuk Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu Dinilai Tak Perlu

Oleh karenanya, pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menjerat siapapun orang yang membuat meme tersebut.

"Tim koalisi mempersiapkan beberapa pakar hukum untuk menyiapkan gugatan. Siapapun, hati-hati untuk mem-posting, bikin meme-meme penyandang disabilitas mental, entah intelektual politikus," ujar Mahmud.

Senada dengan Mahmud, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti prihatin terhadap sikap sejumlah pihak yang mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mendaftar penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.

Baca juga: Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Dukung KPU Beri Hak Pilih untuk Penyandang Disabilitas Mental

Munculnya meme-meme yang mempertanyakan kemampuan penyandang disabilitas mental untuk memilih dianggap melukai hati penyandang disabilitas mental.

"Orang dengan gangguan jiwa adalah bagian masyarakat penyandang disabilitas, mereka punya hak pilih Pemilu seperti masyarakat lainnya," ujar Yeni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X