Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Dukung KPU Beri Hak Pilih untuk Penyandang Disabilitas Mental

Kompas.com - 24/11/2018, 06:11 WIB
Keluarga berperan penting dalam penyembuhan skizofrenia. Keluarga berperan penting dalam penyembuhan skizofrenia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (PDSKJ) Pusat, dr Eka Viora, SpKJ, mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mental.

Para penyandang disabilitas mental akan masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dan dapat menggunakan hak pilihnya.

Menurut Eka, penyandang disabilitas mental memang seharusnya mendapatkan hak pilih karena bagian dari hak asasi manusia.

"Hak memilih dalam pemilu adalah hak asasi manusia yang sangat dasar, tidak boleh dilanggar, harus diberi akses," kata Eka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: KPU Akan Sosialisaskan Pemilu ke Penyandang Disabilitas Mental

Eka mengatakan, penyandang disabilitas mental punya hak yang sama dengan penderita penyakit lainnya, atau bahkan orang sehat.

Jika tak diberikan hak pilih, menurut dia, melanggar Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2018.

Meski demikian, pada dasarnya gangguan mental bersifat temporal atau dapat kambuh. 

Oleh karena itu, Eka mengatakan, untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya, harus berdasar rekomendasi psikiater.

Baca juga: KPU Data Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan E-KTP atau Suket

"Hanya nanti dilihat apakah pada saat memilih dia bisa atau tidak tergantung psikiater," ujar Eka.

KPU mengakomodasi penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam pemilu. Langkah itu diklaim sebagai upaya untuk melindungi hak pilih seluruh warga negara.

Akan tetapi, sebelum memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemilih penyandang disabilitas mental harus membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilihnya dan sedang dalam keadaan sehat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X