Dikembalikan Pekerjaannya dan Tak Bisa Digugat, Ini Hak Nuril yang Diperjuangkan LPSK

Kompas.com - 21/11/2018, 18:30 WIB
Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Baiq Nuril menerima tawaran untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) Askari Razak mengatakan ada hak-hak untuk Baiq Nuril yang telah masuk dalam perlindungan LPSK.

Hak yang harus diperjuangkan salah satunya adalah hak psikososial Nuril yang dikeluarkan dari pekerjaannya karena kasus ini.

"Bu Nuril dipecat karena kasus ini, ini bisa dipulihkan. Melalui hak psikosisalnya yang eksplisit dalam UU LPSK, kita berusaha Bu Nuril bisa kembali bekerja seperti semula," ujar Askari dalam acara diskusi di kompleks parlemen, Rabu (21/11/2018).

Kemudian, Nuril juga tidak bisa lagi digugat secara pidana maupun perdata sebelum kasus kekerasan seksual oleh mantan kepala sekolah selesai dan inkrach. Askari menegaskan, Nuril punya hak imunitas.

Selain itu, keluarga dan harta benda Nuril juga akan mendapat perlindungan.

Baca juga: Baiq Nuril Kini dalam Perlindungan LPSK

LPSK juga akan memberi perlindungan kepada saksi lain dalam kasus ini. Mereka akan dilindungi agar tidak mendapatkan tekanan selama proses hukum berlangsung.

"Tentu saja ada sekian banyak saksi yang mau bersaksi tapi mendapat ancaman dan takut. Kami akan ke Mataram untuk memastikan perlindungan apa yang bisa diberikan," ujar Askari.

Terakhir, LPSK juga akan berbuat sesuatu terhadap mantan Kepala SMA 7 Mataram, Muslim, yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada Nuril. LPSK akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat terjait jabatan Muslim yang terus naik.

"Kita harap bisa intervensi ini ke Pemda supaya bisa kita proporsikan seperti apa perjalanan kasus ini sebetulnya," kata dia.

Adapun, Baiq Nuril adalah mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Baca juga: Menahan Tangis, Baiq Nuril Ungkap Tak Ingin Ada Nuril Lainnya...

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X