Kepolisian Cari Penyebar Hoaks Polisi Dukung Salah Satu Capres

Kompas.com - 18/11/2018, 12:16 WIB
Unggahan salah satu akun facebook yang mengatakan bahwa petugas keamanan tersebut mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. FacebookUnggahan salah satu akun facebook yang mengatakan bahwa petugas keamanan tersebut mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi sedang menelusuri penyebar pertama postingan hoaks tentang anggota Polri yang disebut mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Kepala Polres Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiono mengatakan, pembuat hoaks tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

"Iya (kami cari), perlu dipertegas dan harus dituntaskan sampai yang bersangkutan juga bertanggung jawab apakah di luar hukum atau di jalur hukum," ujar Sigit kepada Kompas.com, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: [HOAKS] Foto Anggota Polri Dukung Salah Satu Pasangan Capres-Cawapres


Sigit mengatakan, tidak sulit bagi polisi untuk mencari pengunggah pertama hoaks tersebut. Informasi yang dia terima saat ini adalah hoaks tersebut bukan diunggah oleh warga Jawa Timur.

Adapun, kegiatan tersebut merupakan peringatan Hari Santri Nasional di Sekolah Polisi Negara Jawa Timur di Mojokerto.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mantan Kapolda Jawa Timur Komjen (Purn) Anton Bachrul Alam. Acara itu dihadiri 711 siswa SPN.

"Jadi itu kegiatannya kegiatan periodik, ada kegiatan pembukaan pendidikan bertepatan dengan Hari Santri," ujar Sigit.

Baca juga: Hoaks Anggota Polri Dukung Capres, Ini Penjelasan Kapolres

Hoax yang beredar

Salah satu akun Facebook mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan beberapa anggota kepolisian tengah duduk berkumpul di sebuah aula.

Foto ini dilengkapi dengan keterangan bahwa para polisi itu siap mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakilnya, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Namun, Polri memastikan bahwa narasi yang beredar menyertai foto tersebut hoaks.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X