KPK Panggil Ketua DPRD Kalimantan Tengah

Kompas.com - 14/11/2018, 10:14 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Reinhard Atu Narang dalam kasus dugaan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah, Rabu (14/11/2018).

Reinhard rencananya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan empat anggota DPRD provinsi tersebut.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WAA (CEO PT BAP Kalimantan Tengah bagian utara, Willy Agung Adipradhana)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat anggota DPRD provinsi sebagai tersangka. Keempatnya yaitu Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton; Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan; anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada.

KPK juga menetapkan tiga tersangka yang diduga sebagai pemberi suap.

Baca juga: KPK: Suap DPRD Kalteng agar Tak Ada Rapat Pencemaran Lingkungan

Ketiganya adalah Direktur PT BAP Edy Saputra Suradja; CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, Willy Agung Adipradhana; dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaidy.

Uang suap sejumlah Rp 240 juta itu diduga diberikan agar anggota DPRD tak lagi mempermasalahkan sejumlah izin yang belum dikantongi PT BAP dalam menjalankan usaha sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

KPK juga sedang mendalami dugaan pemberian lain dari PT BAP kepada anggota DPRD Kalteng lainnya.

Kompas TV Dalam berkas tuntutan yang dibacakan jaksa, Zumi meminta orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang mencari dana untuk Zumi dan keluarganya, juga untuk melunasi utang-utang Zumi selama kampanye.<br /> <br /> Selain itu, Zumi juga terbukti memberikan suap pada anggota DPRD Jambi dalam dua tahun anggaran.<br /> <br /> Jaksa juga menolak permintaan Justice Collaborator Zumi Zola.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Mahfud MD Sebut Penangkapan Nurhadi Bukti KPK Kerja Serius

Nasional
Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Pentingnya Pendampingan dan Pengasuhan Anak dengan Disabilitas agar Terlindung dari Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Jokowi Minta Perbankan hingga Pengusaha Ikut Pikul Beban Ekonomi

Nasional
Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RSD Wisma Atlet Berkurang 29 Orang

Nasional
WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

WNI di Arab Saudi Diimbau Gunakan Jalur Resmi untuk Pulang ke Tanah Air

Nasional
ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Nasional
UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 3 Juni: Tambah 12 Orang, Total 990 Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Update : 16 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19, Total 534 Orang

Nasional
Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Dana Bansos Selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Nasional
Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Menko PMK Minta Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Harus Jadi Fokus Utama

Nasional
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Pemerintah Diminta Bersikap atas Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Nasional
Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama Bahas Penanganan Covid-19

Nasional
Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Tercorengnya Wajah Demokrasi di Indonesia...

Nasional
Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X