Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2018, 20:53 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyarankan pemerintah menggunakan lahan negara di kota-kota besar untuk membangun rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebab, kata dia, saat ini sulit untuk mendapatkan lahan, terutama di kota-kota besar, untuk membangun hunian.

"Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau (Wapres Jusuf Kalla), kalau kepengin rumah murah terutama yang daerah kota-kota besar, ya pemerintah menyediakan tanah," kata Junaidi saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

"Ya tanah negara, ya mungkin tanah negara salah satunya milik BUMN atau BUMD punya tanah kan. Seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Angkasa Pura," lanjut dia.

Apalagi, lanjut Junaidi, hunian bagi ASN, TNI, dan Polri harus berdekatan dengan lokasi kantor mereka. Tentunya hal itu sulit dilakukan pihak pengembang lantaran harga tanah di pusat kota sangat mahal.

Di sisi lain, Junaidi menambahkan, hambatan utama dalam pembangunan hunian ialah masalah perizinan. Karena itu, ketika lahan yang digunakan milik negara maka proses perizinan semakin mudah.

Selain itu, untuk menyiasati sempitnya lahan di perkotaan, Junaidi menyarankan agar hunian dibangun vertikal.

"Untuk khusus kota besar wajib vertikal. Wajib itu," lanjut dia.

Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri yang belum memilikinya. Pengadaan rumah disiapkan dengan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persent.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

"Ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal sehingga terjangkau," lanjut dia.

Setelah itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan swasta membangun rumah di lahan itu.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

Rumah yang dimaksud tergantung letaknya. Apabila di Jakarta dan sekitarnya, rumah berbentuk rumah susun. Namun apabila berada di luar Jakarta dan sekitarnya, kemungkinan besar adalah rumah tapak.

Pemerintah akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun rumah itu sekaligus lembaga keuangan yang bertanggung jawab akan pembiayaannya. Dengan begitu, ASN, TNI, dan Polri dapat membelinya dengan harga murah.

"Program ini merupakan dorongan. Nanti ada berbagai insentif dari pemerintah. Agar semakin terjangkau dan prosesnya semakin cepat sehingga ASN, TNI dan Polri bisa segera memiliki rumah. Karena gajinya kan terbatas, kalau harga rumah komersil sulit terjangkau," lanjut Wimboh.

Kompas TV Migrant care mengecam eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati, disela kunjungan ke rumah keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Migrant care menyatakan perlunya evaluasi perlindungan bagi TKI terutama sejak sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Migrant care juga meminta pemerintah punya lobby yang lebih kuat menghadapi kasus yang mengancam TKI.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Utamakan Keselamatan Warga Sipil Disandera KKB di Nduga

Pemerintah Diminta Utamakan Keselamatan Warga Sipil Disandera KKB di Nduga

Nasional
Amnesty Kecam Serangan ke Warga dan Pesawat Sipil di Nduga, Desak Sandera Dibebaskan

Amnesty Kecam Serangan ke Warga dan Pesawat Sipil di Nduga, Desak Sandera Dibebaskan

Nasional
Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan sama Parpol

Relawan GP Mania Bakal Bubar, PDI-P: Enggak Ada Hubungan sama Parpol

Nasional
Hasil Musra Jateng: Ganjar Pranowo Paling Diinginkan Jadi Capres Pemilu 2024

Hasil Musra Jateng: Ganjar Pranowo Paling Diinginkan Jadi Capres Pemilu 2024

Nasional
Uji Lab BPOM terhadap Sampel Praxion, Hasilnya Aman Digunakan

Uji Lab BPOM terhadap Sampel Praxion, Hasilnya Aman Digunakan

Nasional
Wapres Klaim Indonesia Berkomitmen Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Global

Wapres Klaim Indonesia Berkomitmen Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca Global

Nasional
Apresiasi Rencana Safari Politik Puan, Gerindra: Silakan Saja

Apresiasi Rencana Safari Politik Puan, Gerindra: Silakan Saja

Nasional
Wapres Resmikan Dua Proyek Lapangan Gas, Harap Pasokan Meningkat Signifikan

Wapres Resmikan Dua Proyek Lapangan Gas, Harap Pasokan Meningkat Signifikan

Nasional
GP Mania Tarik Dukungan buat Ganjar Maju Capres, karena Tak Dirangkul PDI-P?

GP Mania Tarik Dukungan buat Ganjar Maju Capres, karena Tak Dirangkul PDI-P?

Nasional
Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Nasional
Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.