Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, Asosiasi Pengembang Minta Target Pembangunan Rumah Subsidi Ditingkatkan

Kompas.com - 08/11/2018, 15:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ketua Apersi Junaidi Abdillah menyatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta kenaikan target pembangunan rumah subsidi di tahun 2019. Sebab, kata Junaidi, target pemerintah dalam membangun rumah subsidi menurun di tahun 2019.

"Jadi gini, kami berharap untuk rumah subsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan. Terutama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujar Junaidi.

"Karena yang kami lihat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada penurunan target untuk tahun depan (2019)," lanjut dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Industri Pertahanan RI Mandiri

Ia mengatakan, di tahun 2018 ada 267.000 unit rumah subsidi yang dibangun. Karena itu ia menilai semestinya pemerintah meningkatkan target pembangunan rumah subsidi sebanyak 300.000 unit.

Junaidi pun menyayangkan target di tahun 2019 karena pemerintah hanya menargetkan untuk membangun 184.000 unit rumah subsidi.

Padahal, lanjut dia, permintaan pembangunan rumah subsidi sangat tinggi di masyarakat. Ia mengungkapkan pangsa pasar rumah subsidi juga besar, terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya tidak tetap.

"Padahal masyarakat Indonesia itu non fixed income. Seperti pedagang bakso, pedagang keliling. Penghasilan dia cukup. Buktinya ngontrak rumah, ngangsur motor cukup. Tapi di perbankan tidak bankable. Tidak bankable-nya karena apa? Karena masalah perijinan," papar Junaidi.

"Perizinan jualan baksonya. Perizinan dengan data-data ini kan tidak semua masyarakat ini bisa membuat pembukuan. Nah ini yang perlu perhatian. Kita harapannya pemerintah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk masyarakat non fixed income, perlu perhatian khusus," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com