Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai, model pembiayaan down payment (DP) 0 persen tak cocok untuk program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Hal itu disampaikan Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut Junaidi, seharusnya pemerintah mengupayakan skema pembayaran dengan angsuran ringan, bukan DP 0 persen yang nantinya akan memperbesar angsuran.

"Jadi ini tolong dilihat kalau DP 0 persen itu rumah-rumah komersil yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau rumah subsidi 1 persen juga sudah murah sekali, karena angsurannya kalau satu persen ada rumah ratusan juta itu kan cuma Rp 1 jutaan," ujar Junaidi.

Baca juga: Rumah DP 0 Persen Disebut Bisa Minimalisasi Korupsi pada ASN, TNI, dan Polri

Ia mengatakan, sedianya program penyediaan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri sangat bagus.

Namun, hal itu harus didukung dengan skema pembayaran yang realistis.

Junaidi mencontohkan, program pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2017 lalu yang sempat dibantu pendanaannya oleh Bank Dunia.

Kala itu, masing-masing pembeli diberi bantuan uang muka sebesar Rp 27 juta.

Menurut dia, program tersebut juga tidak berjalan lancar lantaran uang angsuran kemudian menjadi tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menambahkan, pemerintah sudah mengajak Apersi untuk membangun rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri

Junaidi juga menyambut baik ajakan itu karena tak akan kerepotan mengurus penyediaan lahan yang selama ini menjadi masalah dalam pembangunan rumah subsidi.

"Ada, sudah (ada pembicaraan). Ada, sudah banyak yang sudah jalan," ujar Junaidi.

Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memilikinya.

Rencananya, pemerintah hanya menyiapkan skema pembiayaan down payment (DP) 0 persen bagi ASN, TNI dan Polri yang ingin memiliki rumah layak huni tersebut.

"Skema khususnya very clear. Kalau ini program pemerintah, DP bisa kita kasih 0 persen," ujar Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/11/2018).