Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Kompas.com - 08/11/2018, 13:20 WIB
Rumah DP 0 rupiah SAMAWA KOMPAS.com/Ryana AryaditaRumah DP 0 rupiah SAMAWA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai, model pembiayaan down payment (DP) 0 persen tak cocok untuk program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.

Hal itu disampaikan Junaidi usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Menurut Junaidi, seharusnya pemerintah mengupayakan skema pembayaran dengan angsuran ringan, bukan DP 0 persen yang nantinya akan memperbesar angsuran.

"Jadi ini tolong dilihat kalau DP 0 persen itu rumah-rumah komersil yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau rumah subsidi 1 persen juga sudah murah sekali, karena angsurannya kalau satu persen ada rumah ratusan juta itu kan cuma Rp 1 jutaan," ujar Junaidi.

Baca juga: Rumah DP 0 Persen Disebut Bisa Minimalisasi Korupsi pada ASN, TNI, dan Polri

Ia mengatakan, sedianya program penyediaan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri sangat bagus.

Namun, hal itu harus didukung dengan skema pembayaran yang realistis.

Junaidi mencontohkan, program pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2017 lalu yang sempat dibantu pendanaannya oleh Bank Dunia.

Kala itu, masing-masing pembeli diberi bantuan uang muka sebesar Rp 27 juta.

Menurut dia, program tersebut juga tidak berjalan lancar lantaran uang angsuran kemudian menjadi tak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menambahkan, pemerintah sudah mengajak Apersi untuk membangun rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, TNI dan Polri

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Wanti-wanti soal Larangan Politik Uang, Bawaslu: Akar Persoalan Korupsi

Nasional
UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 November: 39.971 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Mendikbud Nadiem: Makin Cerdas Suatu Bangsa, Makin Tinggi Minat Baca Masyarakatnya

Nasional
UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

UPDATE 24 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 33 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.015 Kasus Baru

Nasional
Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Selamatkan Anak-anak dari Dampak Pandemi, BPIP Kembangkan Metode Pembelajaran Alternatif

Nasional
BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

BPS: DTKS Jadi Bagian Penting Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Pemerintah Klaim Penurunan Angka Stunting Sudah Cukup Terlihat

Nasional
BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

UPDATE: Bertambah 2.927, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 425.313

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 November: Ada 64.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Bawaslu: Tak Laporkan Dana Kampanye, Bisa Didiskualifikasi

Nasional
UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 November: Ada 64.878 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

UPDATE: Tambah 109, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 16.111 Orang

Nasional
Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, KSPI dan KSPSI Merasa Mengalami Kerugian Konstitusional Akibat Penerapan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.192, Kini Ada 506.302 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X