Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

Kompas.com - 08/11/2018, 19:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyatakan program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri berbeda dengan yang digagas cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Diketahui, semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga pernah menggagas program rumah DP 0 rupiah.

"Jadi yang di DKI belum ya, dia masih jargon, tapi ya kita lihat nanti. Kalau ini kan sudah ada, langsung ada solusi nya," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Arya menambahkan jika memang ada kesamaan, hal itu tak perlu dipermasalahkan. Ia justru menilai positif kebijakan Jokowi terkait rumah DP 0 persen itu lantaran juga menyerap ide dari semua level pemerintahan.

Arya mengatakan jika kebijakan di daerah dinilai bagus, pemerintah pusat tak perlu merasa malu untuk mengadopsinya. Ia menilai sepanjang kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat maka layak diadopsi.

Ia mengatakan, perbedaan politik tak boleh membuat pemimpin menjadi tak obyektif sehingga mengabaikan program yang baik yang berasal dari kubu oposisi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kan ini sama-sama pemerintahan. Tidak ada masalah kalau memang ada program yang baik kan saling support. Untuk rakyat kok masa kita 'wah itu programnya si itu jangan ditiru, kita bikin program yang lain', aneh kalau gitu," ujar Arya.

"Ide-ide dari daerah, program daerah untuk pusat sangat banyak. Dan kalau didata mungkin penyerapan ide itu hanya untuk pembangunan gitu, bukan sesuatu yang luar bisa juga kalau misalnya diambil sebagai ide," lanjut dia.

Kompas TV Migrant care mengecam eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati, disela kunjungan ke rumah keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Migrant care menyatakan perlunya evaluasi perlindungan bagi TKI terutama sejak sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Migrant care juga meminta pemerintah punya lobby yang lebih kuat menghadapi kasus yang mengancam TKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com