Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Dorong KPU Segera Tetapkan Jadwal Iklan Kampanye Media Massa

Kompas.com - 07/11/2018, 19:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menetapkan jadwal iklan kampanye di media massa.

Menurut Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo hal itu penting supaya ke depannya tidak lagi ditemukan perbedaan pendapat dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, terkait dugaan pelanggaran iklan kampanye.

Seperti diketahui, Sentra Gakkumdu baru saja memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan 'curi start' iklan kampanye pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dihentikannya kasus tersebut lantaran Polri dan Kejaksaan tidak menemukan adanya unsur pidana pemilu dalam iklan kampanye, karena KPU belum membuat ketetapan jadwal iklan kampanye media massa.

Baca juga: Dinyatakan Tak Langgar Aturan, Kasus Iklan Jokowi-Maruf di Media Massa Dihentikan

Padahal, Bawaslu menyatakan iklan tersebut melanggar aturan lantaran ditayangkan sebelum masa kampanye media massa yang baru dimulai 23 Maret-13 April 2019.

KPU yang juga sempat dimintai keterangan sebagai ahli, bahkan menyatakan iklan kampanye tersebut melanggar aturan pemilu. Hanya saja, saat ini belum ada ketetapan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU.

"Bawaslu pertama akan segera menyurati KPU, karena kan perbedaan pendapat ini kan problem hanya karena KPU sampai hari ini belum mengeluarkan keputusan tentang jadwal kamapanye iklan media massa," kata Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Belum adanya ketetapan KPU soal jadwal kampanye media massa tersebut, dinilai Ratna, menjadi masalah tersendiri.

"KPU sendiri jelas menyatakan (iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf) ini kampanye dan ini tidak boleh, tapi kan kendalanya KPU belum mengeluarkan keputusan (jadwal kampanye) itu," tutur Ratna.

Ratna mengatakan, KPU harus segera melakukan percepatan dalam menetapkan jadwal kampanye media massa. Hal itu penting untuk mencegah pihak-pihak lainnya melakukan kampanye di luar jadwal.

"Makanya KPU harus melakukan percepatan mengeluarkan (ketetapan) ini sehingga tidak ada seolah-olah ada pembiaran orang bisa berkampanye (di media massa) saat ini," ujarnya.

Ratna melanjutkan, pihaknya sudah membuat konsep surat yang nantinya akan ditujukan untuk KPU. Surat itu saat ini hanya menunggu penandatanganan dari Ketua Bawaslu.

Sentra Gakkumdu menyatakan iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Untuk selanjutnya, Sentra Gakkumdu memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran aturan kampanye tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Bawaslu menyatakan iklan kampanye itu melanggar aturan.

Sementara kepolisian dan kejaksaan agung menyebut iklan tak penuhi unsur pidana pemilu lantaran belum ada ketetapan dari KPU soal jadwal iklan kampanye di media massa.

Baca juga: Alasan Sentra Gakkumdu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maruf

Sementara, instrumen hukum yang diacu kepolisian dan kejaksaan agung terkait hal ini, yaitu Pasal 492 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyebutkan bahwa pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kompas TV Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan pose satu jari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara pertemuan IMF di Bali beberapa waktu lalu. Bawaslu mengatakan laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemuinya pelanggaran pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com