Cukai Rokok Tak Naik, Timses Sebut Jokowi Berpihak pada Petani Tembakau

Kompas.com - 02/11/2018, 16:39 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, Kompas.com/Robinson GamarAnggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhammad Misbakhun menilai, Presiden Jokowi sudah terbukti berpihak kepada petani tembakau. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang tak menaikkan cukai rokok di tahun 2019.

"Ini menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang aspiratif dan keberpihakan Pak Jokowi terhadap para petani tembakau dan para buruh industri hasil tembakau,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/11/2018).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau dan buruh industri hasil tembakau sangat penting. Sebab, tarif cukai rokok ini menyangkut keberlangsungan hidup mereka.

Baca juga: Pemerintah Tidak Naikkan Cukai Rokok Tahun 2019

Misbakhun meyakini, penundaan kenaikan cukai pada 2019 ini merupakan keputusan yang telah memperhatikan aspirasi para petani tembakau, buruh industri hasil tembakau, dan para pedagang pengecer yang selama ini mendapatkan manfaat dari industri hasil tembakau.

“Saya juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea Cukai yang memperhatikan aspirasi stakeholders pertembakauan selama ini,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah tidak jadi menaikkan cukai rokok tahun 2019.

Berdasarkan keputusan rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden Bogor, Jumat (2/11/2018), pemerintah memutuskan, cukai rokok tahun 2019 tetap sama dengan tahun 2018.

Baca juga: Mampukah Cukai Rokok Menutup Defisit BPJS Kesehatan?

"Kami putuskan, tidak ada perubahan tingkat cukai yang ada sampai dengan 2018 ini," ujar Sri, seusai rapat.

Selama ini pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dengan besaran rata-rata 10,5 persen.

Meski demikian, Sri tidak membeberkan alasan mengapa kebijakan tersebut diambil. Ia hanya mengatakan, keputusan itu didasarkan atas sejumlah pertimbangan beberapa menteri serta arahan Presiden Jokowi saat rapat terbatas, Jumat pagi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X