Kompas.com - 11/10/2018, 18:01 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016) Kontributor Malang, Andi HartikDirektur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah meneken peraturan presiden (perpres) soal pemanfaatkan cukai rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan potensi dana yang didapat BPJS Kesehatan dari pajak rokok tersebut.

"Pajak rokok itu perlu diketahui 10 persen dari total uang cukai," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Fahmi mengatakan, 10 persen dari pemasukan cukai rokok selama setahun yaitu sebesar Rp 14 triliun. Namun, tak semua pajak rokok itu bisa langsung masuk ke BPJS Kesehatan.

Sebab kata dia, ada ketentuan yang menyatakan bahwa hanya 50 persen pajak rokok untuk kesehatan. Artinya hanya Rp 7 triliun yang bisa dipergunakan.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemda Setuju Cukai Rokok Digunakan untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Namun, dana Rp 7 triliun itu pun tak semua dana itu bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Sebab, ada Pemda yang sudah menggunakan dana itu untuk program kesehatan di daerahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ada yang sudah menggunakan full artinya tidak mungkin lagi itu dipakai, ada yang belum digunakan, ada juga yang sudah menggunakan separuh. Ini yang kami hitung semua," kata Fahmi.

"Jadi sekarang kami sedang bekerja mendata itu potensinya belum kami kehahui secara pasti karena belum selesai," sambung dia.

Baca juga: Cukai Rokok untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Ini Kata Asosiasi

Sementara itu defisit BPJS Kesehatan sendiri mencapai Rp 16,5 triliun. Artinya bila seluruh pajak rokok untuk kesehatan Rp 7 triliun masuk ke BPJS Kesehatan, maka tak sampai separuh defiisit bisa ditutupi.

Belum lama ini, pemerintah juga sudah mengucurkan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 4,9 triliun. Meski begitu dua sumber tambahan dana itu belum bisa menutup defisit yang ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.