Kompas.com - 11/10/2018, 18:01 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016) Kontributor Malang, Andi HartikDirektur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah meneken peraturan presiden (perpres) soal pemanfaatkan cukai rokok untuk menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan potensi dana yang didapat BPJS Kesehatan dari pajak rokok tersebut.

"Pajak rokok itu perlu diketahui 10 persen dari total uang cukai," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Fahmi mengatakan, 10 persen dari pemasukan cukai rokok selama setahun yaitu sebesar Rp 14 triliun. Namun, tak semua pajak rokok itu bisa langsung masuk ke BPJS Kesehatan.

Sebab kata dia, ada ketentuan yang menyatakan bahwa hanya 50 persen pajak rokok untuk kesehatan. Artinya hanya Rp 7 triliun yang bisa dipergunakan.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemda Setuju Cukai Rokok Digunakan untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Namun, dana Rp 7 triliun itu pun tak semua dana itu bisa masuk ke BPJS Kesehatan. Sebab, ada Pemda yang sudah menggunakan dana itu untuk program kesehatan di daerahnya.

"Ada yang sudah menggunakan full artinya tidak mungkin lagi itu dipakai, ada yang belum digunakan, ada juga yang sudah menggunakan separuh. Ini yang kami hitung semua," kata Fahmi.

"Jadi sekarang kami sedang bekerja mendata itu potensinya belum kami kehahui secara pasti karena belum selesai," sambung dia.

Baca juga: Cukai Rokok untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan, Ini Kata Asosiasi

Sementara itu defisit BPJS Kesehatan sendiri mencapai Rp 16,5 triliun. Artinya bila seluruh pajak rokok untuk kesehatan Rp 7 triliun masuk ke BPJS Kesehatan, maka tak sampai separuh defiisit bisa ditutupi.

Belum lama ini, pemerintah juga sudah mengucurkan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 4,9 triliun. Meski begitu dua sumber tambahan dana itu belum bisa menutup defisit yang ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.