Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Minta Pimpinan KPK Jangan Anti-Kritik

Kompas.com - 20/08/2018, 14:07 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak antikritik.

Hal itu disampaikan ICW terkait pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menanggapi kritik terhadap rotasi dan mutasi sejumlah pengisian jabatan di internal KPK.

"Patut disayangkan sikap Ketua KPK yang meminta pihak luar KPK tidak ikut campur terkait persoalan internal tersebut. Hal ini justru menimbulkan kesan bahwa KPK menjadi antikritik saat ini," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (20/8/2018).

Baca juga: Rotasi Internal Jadi Polemik, Ketua KPK Minta Orang Luar Tak Ikut Campur

Menurut ICW, seharusnya kritik terhadap KPK direspons secara positif, sebagai bentuk kepedulian dari pihak lain.

Adanya kritik juga seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru ditanggapi secara negatif sebagai bentuk campur tangan atau intervensi.  

ICW mengkritik rotasi dan mutasi pejabat KPK yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.

Menurut ICW, hal itu menimbulkan kecurigaan banyak pihak, antara lain tentang dugaan intervensi dari pihak di luar KPK karena alasan menjaga hubungan baik dengan instansi lain.

Baca juga: Pegawai KPK Kritisi Rotasi Jabatan Internal yang Dianggap Tak Transparan

ICW juga mencurigai rotasi pejabat KPK ini untuk membungkam sikap kritis pejabat atau pegawai di lingkungan KPK terhadap kerja pimpinan KPK.

"Jika kecurigaan tersebut benar, maka kondisi ini mengancam independensi KPK, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi tertentu," kata Adnan.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo enggan berkomentar banyak terkait rotasi pejabat internal KPK yang menuai polemik.

Baca juga: 15 Pejabat Struktural KPK Minta Rotasi Dilakukan Transparan dan Sesuai Aturan

Namun, Agus mengirimkan pesan kepada pihak-pihak di luar KPK untuk tidak ikut campur terkait persoalan internal tersebut.

"Ini urusan internal jadi sebaiknya orang-orang luar enggak boleh ikut campur lah," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Agus mengaku, ia bersama para pimpinan KPK sudah bertemu dan menjelaskan keputusan rotasi pejabat internal kepada pegawai KPK.

Namun, Agus tak bisa memastikan apakah persoalan tersebut sudah rampung atau belum setelah pertemuan dengan para pegawai tersebut.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com