Prabowo: Kita Siap Gugat jika Calon-calon Kita Dinyatakan Kalah

Kompas.com - 07/07/2018, 21:06 WIB
Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore. KOMPAS.com/REZA JURNALISTONCalon Gubernur Jawa Barat Sudrajat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Kita siap untuk ambil langkah-langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kita dinyatakan kalah,” kata Prabowo usai menerima calon gubernur Jawa Barat Sudrajat di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga telah bertemu Prabowo Subianto. Sudirman mendatangi kediaman Prabowo pada Jumat malam kemarin.


Baca juga: Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas, ini sedang kami teliti semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengemukakan adanya intervensi dari kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

“Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah selanjutnya. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pihak akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan. Ia menyatakan, akan mengambil sikap melalui jalur hukum.

“Kita juga tidak mau terus menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar, kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan,” kata dia.

Menurut Prabowo, indikasi penyimpangan pada pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Baca juga: Prabowo Kenang Diajak Maraton 45 Km dengan Komandannya

“Ini sangat-sangat merugikan bangsa, konsensus kita bangun negara berdasarkan konsesi, kita harus hormati kepentingan rakyat, karena itu KPU bertanggung jawab pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar,”kata dia.

Karena itu Prabowo menghimbau dan mengingatkan para petugas KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan rakyat.

“(KPU) Untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dan ingin keadilan ditegakkan,” ujar Prabowo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Divonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X