Kompas.com - 07/07/2018, 21:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Kita siap untuk ambil langkah-langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kita dinyatakan kalah,” kata Prabowo usai menerima calon gubernur Jawa Barat Sudrajat di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga telah bertemu Prabowo Subianto. Sudirman mendatangi kediaman Prabowo pada Jumat malam kemarin.

Baca juga: Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas, ini sedang kami teliti semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengemukakan adanya intervensi dari kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

“Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah selanjutnya. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pihak akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan. Ia menyatakan, akan mengambil sikap melalui jalur hukum.

“Kita juga tidak mau terus menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar, kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan,” kata dia.

Menurut Prabowo, indikasi penyimpangan pada pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Baca juga: Prabowo Kenang Diajak Maraton 45 Km dengan Komandannya

“Ini sangat-sangat merugikan bangsa, konsensus kita bangun negara berdasarkan konsesi, kita harus hormati kepentingan rakyat, karena itu KPU bertanggung jawab pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar,”kata dia.

Karena itu Prabowo menghimbau dan mengingatkan para petugas KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan rakyat.

“(KPU) Untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dan ingin keadilan ditegakkan,” ujar Prabowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.