Kompas.com - 07/07/2018, 21:06 WIB
Calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore. KOMPAS.com/REZA JURNALISTONCalon Gubernur Jawa Barat Sudrajat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sudrajat mendatangi kediaman pribadi Prabowo di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu (7/7/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Kita siap untuk ambil langkah-langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kita dinyatakan kalah,” kata Prabowo usai menerima calon gubernur Jawa Barat Sudrajat di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga telah bertemu Prabowo Subianto. Sudirman mendatangi kediaman Prabowo pada Jumat malam kemarin.

Baca juga: Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas, ini sedang kami teliti semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengemukakan adanya intervensi dari kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah selanjutnya. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pihak akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan. Ia menyatakan, akan mengambil sikap melalui jalur hukum.

“Kita juga tidak mau terus menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar, kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan,” kata dia.

Menurut Prabowo, indikasi penyimpangan pada pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Baca juga: Prabowo Kenang Diajak Maraton 45 Km dengan Komandannya

“Ini sangat-sangat merugikan bangsa, konsensus kita bangun negara berdasarkan konsesi, kita harus hormati kepentingan rakyat, karena itu KPU bertanggung jawab pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar,”kata dia.

Karena itu Prabowo menghimbau dan mengingatkan para petugas KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan rakyat.

“(KPU) Untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dan ingin keadilan ditegakkan,” ujar Prabowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Nasional
Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Nasional
Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Nasional
Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X