Yusril Ihza Mahendra Akan Laporkan Jaksa Agung soal Kasus Dana Pensiun Pertamina

Kompas.com - 04/07/2018, 20:50 WIB
Kuasa hukum dari terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Yusril Ihza Mahendra Di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Reza JurnalistonKuasa hukum dari terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Yusril Ihza Mahendra Di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum dari terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, akan melaporkan Jaksa Agung dan majelis hakim yang menangani kasus korupsi dalam pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015.

Menurut dia, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para jaksa.

“Kami akan laporkan (polisi), karena jelas itu ada pasal-pasal yang dilanggar di KUHP. Yang kami laporkan adalah Jaksa Agung karena jaksa adalah satu kesatuan dari atas ke bawah,” kata Yusril di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Yusril juga akan melaporkan majelis hakim ke polisi. Menurut Yusril, Majelis Hakim yang memimpin persidangan telah melanggar pasal-pasal di KUHAP.

Baca juga: Jadi Tersangka Dana Pensiun Pertamina, Edward Soeryadjaya Dicegah ke Luar Negeri

“Yang dilanggar terhadap orang yang telah diputuskan di pengadilan inkrah perkaranya dibatalkan dan diteruskan diadili,” kata dia.

Yusril mengatakan para jaksa tersebut telah melanggar pasal 227 dan 421 dalam KUHP.

Dalam Pasal 227 KUHP, tertulis barang siapa memakai suatu hak bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000.

Sedangkan, dalam Pasal 421, berisi seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa sesorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

“Hak jaksa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menutut Edward (Edward Seky Soeryadjaya) sebagai terdakwa. Sehingga dia (jaksa) melanggar, karena putusan praperadilan sudah keluar tetap tidak ada putusan yang membatalkan putusan tersebut,” tutur dia.

Saat ditanyai kapan akan melaporkan hal tersebut ke Polisi, Yusril menjawab akan melaporkan segera.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X