Kompas.com - 03/11/2017, 15:52 WIB
Jaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung RI, Muhammad Prasetyo.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Ortus Holding, Edward Seky Soeryadjaya, sebagai tersangka.

Ia dijerat dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun (dapen) PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2014-2015, khususnya pada penempatan investasi saham PT Sugih Energy.

Diketahui, Ortus Holding, Ltd merupakan pemegang saham mayoritas PT Sugih Energy.

"Di situ ada kaitan hubungan yang sangat jelas antara investasi oleh Dapen Pertamina oleh Lubis ke PT Sugih dan itu ada prosesnya tidak benar," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Muhammad Helmi Kamal Lubis merupakan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina yang telah dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis (kedua dari kiri), CEO MatahariMall.com Hadi Wenas (tengah), dan Direktur Utama PT Digital Artha Media Indra Suryawan (kedua dari kanan) menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan penggunaan Mandiri e-cash sebagai alat pembayaran bagi penerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pertamina dan join promo dengan MatahariMall.com di Jakarta, Rabu (23/9/2015). KOMPAS.com/EDI TASLIM Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis (kedua dari kiri), CEO MatahariMall.com Hadi Wenas (tengah), dan Direktur Utama PT Digital Artha Media Indra Suryawan (kedua dari kanan) menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan penggunaan Mandiri e-cash sebagai alat pembayaran bagi penerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pertamina dan join promo dengan MatahariMall.com di Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Prasetyo mengatakan, penetapan Edward sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus Helmi. Ia menegaskan, pihak lain yang menjadi bagian dari perkara juga harus diproses hukum.

"Sudah jelas saham tidak bagus dan setelah itu raib dan dapen milik anggota Pertamina jumlahnya Rp 500 miliar lebih untuk membeli saham PT Sugih," kata Prasetyo.

Bersamaan dengan penetapan tersangka, Kejaksaan Agung juga mengajukan permintaan cegah kepada pihak imigrasi. Prasetyo mengatakan, pencegahan dilakukan sejak 10 Oktober 2017 lalu.

"Begitu sudah dicegah bahkan jadi yang bersangkutan tak bisa meninggalkan Indonesia. Supaya proses penanganan perkara lebih lancar," kata Prasetyo.

Dalam kasus ini, Edward menginisiasi Helmi untuk membeli saham PT Sugih Energy dengan total 2 miliar lembar saham senilai Rp 601 miliar melalui PT Millenium Danatama Sekuritas.

Baca juga : Dapen Pertamina Tempatkan Dirut di Sugih Energy

Perbuatan Helmi dalam pembelian saham PT Sugih Energy tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540.

Penghitungan tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian negara atas kegiatan penempatan investasi pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 pada Dana Pensiun Pertamina oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Nasional
UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X