Dubes Inggris Puji Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Namun demikian, Moazzam melihat, Indonesia mampu memenuhi 17 dari 19 komitmennya dalam pemberantasan korupsi pada Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 silam.

"Indonesia telah memenuhi 17 komitmen, seperti membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, improvisasi sistem pengadaan barang dan jasa, hingga kebijakan beneficial ownership," kata Moazzam di Kedutaan Besar Inggris, Jakarta, Rabu (2/5/2018)

Moazzam secara pribadi mengapresiasi perhatian khusus Indonesia dalam transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership).

Meskipun tertinggal dari Inggris, diharapkan perhatian Indonesia dalam hal ini menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kita di Inggris meluncurkan database pemilik manfaat perusahaan dan dalam dua tahun, sudah diakses lebih 2 miliar kali," kata dia.

Oleh karena itu, Moazzam mengerti bahwa kebijakan ini penting dan strategis dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Moazzam menegaskan, pemerintah Inggris siap untuk mendukung Indonesia dalam peningkatan pengawasan di sektor swasta.

Ia mengakui, belum ada negara-negara di dunia yang sedang gencar meningkatkan pemberantasan korupsinya, selain Indonesia.

Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia dinilai sukses dalam menindak banyak pejabat pemerintahan yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ia juga melihat bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia cukup berat. Sebab, pelaku pemberantasan korupsi seringkali mendapatkan intervensi dan perlawanan dari berbagai sisi.

"Mereka yang berkuasa dan kaya terkadang tak menyukai lembaga anti-korupsi karena bisa menghalangi kepentingan mereka. KPK dan pers Indonesia telah mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap korupsi," katanya.

Sebagai negara anggota G20, Moazzam berharap Indonesia mampu meningkatkan transparansi di sektor publik dan swasta dengan baik.

Dengan demikian, Indonesia bisa meraih peningkatan indeks persepsi korupsinya.