Akbar Tanjung Sebut Cak Imin Cocok Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 26/04/2018, 08:58 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Akbar Tanjung membahas pencalonannya sebagai cawapres Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Akbar Tanjung membahas pencalonannya sebagai cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar cocok menjadi cawapres pendamping Presiden Joko Widodo.

"Kalau cocok saya sih berpendapat tentu cocok. Dia juga sudah punya pengalaman sudah cukup, sudah pernah jadi menteri, sudah pernah jadi Wakil Ketua DPR, sekarang Wakil Ketua MPR," kata Akbar di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

Menurut dia, dengan segala jabatan strategis yang pernah diduduki, Muhaimin dinilai berpengalaman dan layak menjadi cawapres.

(Baca juga: Elektabilitas Masih Rendah, Cak Imin Anggap Itu Motivasi)

Selain itu, lanjut dia, dengan dukungan suara PKB, Muhaimin memiliki potensi yang tinggi untuk dipasangkan dengan Jokowi.

Namun, Akbar menyatakan, tentunya keputusan terakhir ihwal penentuan cawapres ada di tangan Jokowi.

Selain itu, kata Akbar, penentuan cawapres juga harus mendengar masukan dari seluruh partai pengusung Jokowi.

"Nanti kita serahkan kepada mekanisme yang telah disepakati. Syukur-syukur nanti Pak Muhaimin adalah seseorang yang menguat. Nanti kita tentu serahkan kepada instansi yang terkait yang memutuskan," lanjut Akbar.

(Baca juga: Cak Imin Merasa Dipuji Jokowi soal Baliho Wajahnya Lebih Banyak Dibanding Promosi Asian Games)

Muhaimin sebelumnya bertemu Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung membahas pencalonannya sebagai cawapres.

Muhaimin bertemu Akbar di kediaman mantan Ketua Umum Golkar itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

"Iya, intinya konsultasi dan minta masukan persiapan saya. Memasuki tahapan dalam pilpres yang akan datang," kata Cak Imin setibanya di depan rumah Akbar, tepatnya pukul 20.30 WIB.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X