Ulama Jabar Imbau Jangan Ganggu Pemerintah jika Tak Bisa Berkontribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rachmat Syafei menyinggung pihak-pihak yang terus berkomentar negatif terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Rachmat mengatakan, jika tidak memberikan kontribusi positif bagi negara, lebih baik tidak melontarkan komentar miring terhadap pemerintah.

"Kalau enggak bisa bersodaqoh (sedekah), jangan 'carekan' (bahasa Sunda, artinya marah). Jangan mengganggu saja, itu sudah sodaqoh," ujar Rachmat.

Baca juga : Jokowi: Apabila Ulama dan Umaroh Berjalan Beriringan, Negara Aman Tenteram

"Lebih-lebih memberitakan yang menggerakkan masyarakat secara positif, sedekahnya di situ. Kalau tidak punya uang, ya itu (jangan mengganggu) itu sodaqoh yang paling besar," lanjut dia.

Mendengar pernyataan itu, Presiden Jokowi yang berdiri di samping Rachmat tertawa. 

Rachmat juga menyoroti maraknya berita bohong yang beredar di masyarakat terkait Presiden Jokowi. Salah satunya, kabar yang menyebut keterkaitan Jokowi dengan PKI.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden sudah mengklarifikasi kabar bohong itu. Para ulama juga sepakat untuk menangkal hoaks.

"Arahan Pak Presiden agar kita menolak berita-berita hoaks supaya tidak meresahkan masyarakat. Ulama juga mempunyai kewajiban mengingatkan supaya berita-berita itu harus diatasi," ujar Rachmat.