Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Apabila Ulama dan Umaroh Berjalan Beriringan, Negara Aman Tenteram

Kompas.com - 03/04/2018, 17:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemimpin harus berjalan beriringan dengan ulama agar negara menjadi tenteram.

Hal itu disampaikan Jokowi setelah bertemu 100 ulama yang berasal dari Jawa Barat, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Yang paling penting apabila ulama dan umaroh berjalan beriringan, Insya Allah negara ini aman dan tenteram," ujar Jokowi.

Baca juga : Tak Ada Pembahasan Politik dalam Pertemuan Jokowi Bersama Ulama se-Jawa Barat

Dari pertemuan itu, Jokowi menyerap masukan dari para ulama, seperti pengembangan lingkungan pondok pesantren hingga pengembangan ekonomi umat melalui bank wakaf mikro.

Jokowi juga membuka diri kepada ulama-ulama di daerah yang ingin berkomunikasi dengan dirinya. Istana, kata Jokowi, terbuka bagi para ulama.

"Kalau Beliau-beliau ini memang ingin memberikan masukan, ingin memberikan input bagi kebaikan provinsi, kebaikan daerah, maupun kebaikan negara, ya kita terima di Istana," ujar Jokowi.

Baca juga : Temui Jokowi, Ulama Jabar Kritik Banyak UU Tak Berjalan di Daerah

Jokowi menegaskan, ulama adalah penjaring aspirasi rakyat yang paling ampuh. Sebab, ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama lainnya biasa berhadapan langsung dengan rakyat setiap harinya.

"Masukan ulama betul-betul masukan yang memang masalah di rakyat, di umat. Jadi ya kami ini menampung, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di bawah," ujar Jokowi.

Kompas TV Pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai beragam komentar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com