BPIP Bertemu Presiden Jokowi, Mahfud MD Tidak Hadir

Kompas.com - 22/03/2018, 12:36 WIB
Presiden Joko Widodo, Kamis (22/3/2018) siang, menerima pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka Jakarta. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo, Kamis (22/3/2018) siang, menerima pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (22/3/2018) siang, menerima pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka, Jakarta.

Tampak hadir Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri beserta tujuh Anggota Dewan Pengarah lain, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Kepala BPIP Yudi Latief juga tampak hadir dalam pertemuan tersebut.

Namun, tidak tampak satu orang Anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni Mahfud MD. Tidak diketahui mengapa Mahfud tidak hadir dalam pertemuan tersebut.


(Baca juga : Mahfud MD Mengaku Bersedia jika Jadi Cawapres bagi Jokowi)

Kompas.com mencoba mengonfirmasi dengan mengontak Mahfud. Namun, nomor yang dituju rupanya tidak aktif.

Pertemuan jajaran pengurus BPIP dengan Jokowi merupakan yang pertama kalinya sejak BPIP diubah statusnya dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP, beberapa waktu lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam pertemuan ini, BPIP hendak melaporkan apa saja yang sudah dikerjakan selama ini, sekaligus membicarakan langkah apa yang harus dilakukan ke depan agar pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat bisa lebih masif lagi.

Hingga pukul 12.20 WIB, pertemuan tersebut masih berlangsung. Pertemuan itu dilaksanakan secara tertutup.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X