Mahfud MD Mengaku Bersedia jika Jadi Cawapres bagi Jokowi

Kompas.com - 14/03/2018, 18:18 WIB
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD saat memberikan pidato dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).  KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD saat memberikan pidato dalam pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4 tahun 2017 di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat malam (10/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD bersyukur saat namanya dimunculkan oleh masyarakat sipil sebagai sosok yang pantas mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Tiba-tiba masuk, ya bagus juga perkembangan demokrasi, artinya suara lain dari mainstream itu bisa muncul, dari masyarakat seperti saya," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Ia mengatakan bersedia menjadi cawapres Jokowi, tetapi tidak ingin terlalu aktif untuk menindaklanjutinya.

(Baca juga: Peneliti ICW Nilai Mahfud MD Cocok Jadi Cawapres Jokowi)

Mahfud mengatakan hanya menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada di masing-masing parpol serta Jokowi sendiri.

Sebab, kata Mahfud, pada akhirnya yang memutuskan siapa cawapres bagi Jokowi ialah partai koalisi pemerintahan dan Jokowi.

Ia mempersilakan partai-partai mengolah namanya sebagai cawapres Jokowi.

"Saya juga bukan tidak mau karena kalau tak mau itu diartikan sombong. Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme, dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata Mahfud.

(Baca juga: PDI-P Sebut Lebih Baik Cawapres Jokowi dari Parpol)

Ia mengungkapkan telah menjalin komunikasi secara informal dengan partai-partai yang berada di koalisi pemerintahan.

Namun, komunikasi tersebut, menurut Mahfud, tak dilakukan secara masif lantaran dirinya tak mau terlibat terlalu aktif dalam hal ini.

"Komunikasi informal ada, formalnya mereka nanti harus kongres atau apa, kan, gitu. Kalau informal itu artinya sambil bicara atau saling lempar bola, tetapi saya selalu katakan, saya pada posisi pasif, tak aktif juga," kata mantan Ketua Tim Pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014 itu.

(Baca juga: Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus)

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz sebelumnya menilai, Mahfud MD cocok menjadi cawapres bagi Jokowi.

"Saya berpikir dan berani untuk mencoba untuk menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," kata Donal, dalam diskusi yang diselenggarakan ICW bertema "Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi" di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Donal menilai, Mahfud memenuhi tiga syarat capres dan cawapres yang ideal menurut ICW.

Kriteria tersebut adalah harus sosok bersih dan negarawan, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten, serta berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis.

"Profesor Mahfud menurut saya salah satu di antara sedikit orang yang bisa memenuhi tiga kriteria itu," ujar Donal.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X