Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum Hipmi Ajak Anggotanya Pilih Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 07/03/2018, 11:08 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyerukan kepada para anggotanya untuk memilih Presiden Joko Widodo lagi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Hipmi tahun 2018, di Tangerang, Rabu (7/3/2018). Presiden Jokowi turut hadir dalam acara itu.

Awalnya, Bahlil memuji sosok Jokowi yang selalu memenuhi undangan dari Hipmi. Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor satu di negeri ini, Jokowi tak pernah sekali pun absen.

"Sebetulnya jadwal Beliau di Surabaya, tapi karena kecintaannya ke Hipmi Presiden hadir di sini," kata Bahlil.

(Baca juga: Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...)

Oleh karena itu, agar acara Hipmi selanjutnya selalu dihadiri oleh Presiden, Bahlil pun meminta para anggotanya untuk kembali memilih Jokowi di 2019.

"Pilih Presiden yang cinta Hipmi. Kalau presiden lain, nanti protokolnya banyak. Kalau ini bisa kita WA-WA (pesan WhatsApp)," kata Bahlil.

Bahlil kembali menyinggung dukungan untuk Jokowi saat bicara soal periode kepemimpinan ketua umum Hipmi. Menurut dia, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Hipmi tak memungkinkan ketua umum untuk menjabat dua periode. Namun, aturan berbeda bagi Presiden yang bisa kembali menjabat untuk periode kedua.

"Untuk Presiden boleh, Pak (dua periode), lanjutkan untuk kedua kali. Kalau sudah ada yang baik kenapa harus berpikir yang lain lagi," kata Bahlil.

Jokowi pun hanya tersenyum dan tertawa kecil mendengar pujian yang dilontarkan Bahlil tersebut.

Kompas TV ...sejumlah amunisi sudah disiapkan partai politik...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com