Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...

Kompas.com - 02/03/2018, 07:53 WIB
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/2). 

Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)
28-02-2017 WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/2). Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT) 28-02-2017
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan mulai disibukan dengan pemilihan presiden 2019 yang pendaftarannya akan dimulai pada Agustus tahun 2018. Presiden Joko Widodo sebagai petahana dipastikan akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua.

Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pun ikut membahas pembentukan relawan pemenangan bagi Jokowi. Hal ini terungkap setelah Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yorrys Raweyai berkunjung ke Istana pada Selasa (27/2/2018).

Politisi Partai Golkar tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

"Itu hasil keputusan Rapimnas konfederasi. Teman-teman sepakat untuk kami membentuk relawan pekerja untuk kita memenangkan Jokowi di 2019," kata Yorrys.

Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)
Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

Yorrys mengklaim, KSP menyambut baik langkahnya membentuk kelompok relawan Jokowi.

"Kami ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, total anggota SPSI saat ini mencapai 5 juta orang. Ia meyakini jumlah tersebut akan berkontribusi cukup besar bagi pemenangan Jokowi di pilpres 2019 nanti.

Baca juga : Kantor Staf Presiden Akui Terima Laporan Pembentukan Relawan Jokowi

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pihaknya menerima laporan Yorrys mengenai pembentukan relawan pemenangan Jokowi.

"Ya disampaikan kepada KSP. Tapi kalau responnya biasa lah seperti itu kan. Ada organisasi baru menyampaikan ke kami, 'pak kami baru membentuk organisasi ini', ya silakan," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, agenda pertemuan itu yakni Yorrys hendak menyampaikan informasi mengenai hasil Rapat Pimpinan Nasional SPSI yang digelar pada 21 Februari 2018 lalu. Lalu turut dilaporkan juga soal pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Jokowi di 2019. Sebab, pembentukan relawan tersebut juga merupakan hasil dari Rapimnas.

Moeldoko menilai pertemuan tersebut wajar karena KSP juga mempunyai fungsi untuk melakukan komunikasi politik.

"Bahwasannya KSP melakukan komunikasi politik iya. Tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak, siapapun yang datang ke KSP kita terima," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa KSP sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi. Pembentukan relawan tersebut sepenuhnya adalah hak dan inisiatif dari Yorrys. KSP tak akan melakukan tindaklanjut apapun dari laporan yang disampaikan Yorrys tersebut.

"Jangan keluarnya setelah dari KSP, seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silahkan. Tapi jangan kaitkan dengan KSP dong," kata Moeldoko.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X