Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Istana Mulai Disibukkan dengan Pilpres 2019...

Kompas.com - 02/03/2018, 07:53 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan mulai disibukan dengan pemilihan presiden 2019 yang pendaftarannya akan dimulai pada Agustus tahun 2018. Presiden Joko Widodo sebagai petahana dipastikan akan mencalonkan diri kembali dalam pilpres untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua.

Istana melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pun ikut membahas pembentukan relawan pemenangan bagi Jokowi. Hal ini terungkap setelah Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yorrys Raweyai berkunjung ke Istana pada Selasa (27/2/2018).

Politisi Partai Golkar tersebut menggelar pertemuan tertutup dengan Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

Dalam pertemuan itu, Yorrys melaporkan soal pembentukan relawan pekerja yang dibentuk serikatnya untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Baca juga : Cawe-cawe Pembentukan Relawan Jokowi, KSP Dikritik

"Itu hasil keputusan Rapimnas konfederasi. Teman-teman sepakat untuk kami membentuk relawan pekerja untuk kita memenangkan Jokowi di 2019," kata Yorrys.

Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017)
Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

Yorrys mengklaim, KSP menyambut baik langkahnya membentuk kelompok relawan Jokowi.

"Kami ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Yorrys mengatakan, total anggota SPSI saat ini mencapai 5 juta orang. Ia meyakini jumlah tersebut akan berkontribusi cukup besar bagi pemenangan Jokowi di pilpres 2019 nanti.

Baca juga : Kantor Staf Presiden Akui Terima Laporan Pembentukan Relawan Jokowi

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui pihaknya menerima laporan Yorrys mengenai pembentukan relawan pemenangan Jokowi.

"Ya disampaikan kepada KSP. Tapi kalau responnya biasa lah seperti itu kan. Ada organisasi baru menyampaikan ke kami, 'pak kami baru membentuk organisasi ini', ya silakan," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, agenda pertemuan itu yakni Yorrys hendak menyampaikan informasi mengenai hasil Rapat Pimpinan Nasional SPSI yang digelar pada 21 Februari 2018 lalu. Lalu turut dilaporkan juga soal pembentukan relawan pekerja untuk pemenangan Jokowi di 2019. Sebab, pembentukan relawan tersebut juga merupakan hasil dari Rapimnas.

Moeldoko menilai pertemuan tersebut wajar karena KSP juga mempunyai fungsi untuk melakukan komunikasi politik.

"Bahwasannya KSP melakukan komunikasi politik iya. Tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak, siapapun yang datang ke KSP kita terima," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa KSP sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan relawan pemenangan Jokowi. Pembentukan relawan tersebut sepenuhnya adalah hak dan inisiatif dari Yorrys. KSP tak akan melakukan tindaklanjut apapun dari laporan yang disampaikan Yorrys tersebut.

"Jangan keluarnya setelah dari KSP, seolah KSP merestui masalah niatnya untuk membangun relawan Jokowi. Silahkan. Tapi jangan kaitkan dengan KSP dong," kata Moeldoko.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com