JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku pihaknya belum membahas siapa kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti.
Menurut Fadli, ketentuan kandidat cawapres harus dibahas bersama dengan partai koalisi terkait.
"Sebagaimana lazimnya harus dicari orang yang diusung partai koalisi, disetujui partai koalisi. Bisa orang dari dalam partai atau luar partai," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Fadli menilai formasi pendamping Prabowo masih sangat cair tergantung pada kesepakatan bersama koalisi maupun situasi lain yang bisa terjadi ke depannya.
"Bagaimana timing juga sangat menentukan. Sangat cair. Terlalu cair untuk membicarakan formasinya. Kecuali capresnya kita lihat Pak Jokowi, Pak prabowo," kata Fadli.
Terkait dengan poros koalisi, Fadli juga menegaskan formasi koalisi juga sangat cair bergantung pada komunikasi politik Gerindra dengan partai lainnya. Ia menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika politik.
(Baca juga: Ada Poros Baru Selain Pendukung Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah?)
"Masih cair nanti kita lihat aja. Semua menjadi satu bagian dari dinamika politik untuk membentuk konfigurasi," katanya.
Seperti yang diketahui, sebanyak 7 partai telah mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan pencalonan kembali Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Ketujuh partai itu di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PSI, dan Perindo.
Sementara itu, Gerindra telah memutuskan akan mendorong Prabowo menjadi calon presiden.
Fadli juga pernah menegaskan bahwa seluruh kader Gerindra telah satu suara mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.
"Saya kira kalau bagi Gerindra kami akan solid mendukung Prabowo menjadi calon presiden," ujar Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/2/2018).
Fadli menyebutkan bahwa dengan pencalonan Prabowo sebagai capres akan memberikan pilihan bagi masyarakat sebagai pemilih.
Sebab, jika Prabowo dicalonkan dengan Jokowi, maka tidak akan ada kekuatan penyeimbang.