Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Jokowi-Prabowo, Politisi PDI-P Bilang Tak Ada yang Tak Mungkin

Kompas.com - 03/03/2018, 19:08 WIB
Ihsanuddin,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbuka dengan kemungkinan untuk menduetkan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk duet antara Jokowi dan Prabowo mungkin saja bisa terjadi.

"Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tapi intinya semua politik adalah menuju kemenangan berkuasa dan kepentingan untuk rakyat," kata Eriko dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Eriko mengatakan, waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan dimulai pada Agustus 2018. Sampai saat itu tiba, parpol akan terus melakukan komunikasi politik untuk membicarakan berbagai kemungkinan koalisi.

"Dan ini tentu yang akan dibicarakan nanti, tidak ada yang tidak mungkin," kata Eriko.

Eriko menyadari, saat ini Gerindra sudah semakin mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Prabowo. Namun, menurut dia koalisi tersebut masih bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Baca juga : Gerindra: Elektabilitas Prabowo akan Salip Jokowi

Sebelum itu (pendaftaran ke KPU) terjadi semua masih memungkinkan," kata Eriko.

Kendati demikian, Eriko memastikan sejauh ini tak ada kader PDI-P yang sudah diutus untuk merayu Prabowo menjadi cawapres Jokowi. Namun, ia tidak tahu apakah ada utusan lain yang dikirim dari Istana.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengaku bahwa partainya juga sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pillpres 2019.

Tidak hanya diajak bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ditawari berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.

"Ya ada utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung, Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik, ini sah-sah saja," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.

Baca juga : Fadli Zon Ungkap Gerindra Didekati agar Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Namun Fadli menegaskan, Partai Gerindra menolak tawaran tersebut. Menurut dia seluruh kader Partai Gerindra ingin mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Terkait hal itu, kata Fadli, Partai Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com