Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Motif MCA Politis, Ingin Pecah Belah Bangsa

Kompas.com - 05/03/2018, 15:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Tugas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono menduga motif politik menjadi alasan utama Muslim Cyber Army menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Hal tersebut terlihat dari isu-isu yang diangkat, yakni soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penganiayaan ulama, dan penghinaan pejabat negara.

"Dari penelusuran kita, dari pendalaman peristiwa yang terjadi baik di medsos, kami lihat motifnya lebih besar pada motif politik," ujar Gatot dalam konferensi pers di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Para pelaku memanfaatkan situasi negara yang memasuki tahun politik. Dengan menyebarkan isu-isu tersebut, kata Gatot, pelaku ingin memprovokasi masyarakat seolah isu-isu tersebut benar terjadi. Hal ini memunculkan keresahan di masyarakat, terutama kaum ulama.

Baca juga : MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam 

"Hal ini akan bisa memecah belah bangsa yang pada akhirnya akan timbul konflik sosial yang besar," kata Gatot.

Hingga pada akhirnya, menurut Gatot, tujuan yang ingin dicapai MCA adalah mendegradasi pemerintah. Dengan adanya kegaduhan dan perpecahan masyarakat, pemerintah dianggap tidak mampu membuat situasi yang kondusif. Ketika masalah tersebut tak bisa diatasi, akan muncul anggapan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola negara ini.

"Yang paling parah akan menimbulkan disintegrasi bangsa ini, memecah persatuan dan kesatuan," kata Gatot.

Baca juga : Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Polri menduga dalang penyebaran isu penganiayaan ulama dan kebangkitan PKI adalah MCA dan eks Saracen. Sisa-sisa kelompok Saracen ternyata masih eksis dan aktif menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya.

Sejak awal 2018, Polri menghimpun ada 45 isu penyerangan ulama yang pelakunya ditengarai orang dengan gangguan jiwa. Dari 45 kejadian, hanya tiga di antaranya yamg benar-benar terjadi menimpa pemuka agama. Selebihnya ada peristiwa yang direkayasa, bahkan tidak terjadi sama sekali.

Kompas TV LBH GP Ansor akan mendampingi Ananda dalam pemeriksaan di Bareskrim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com