Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Moeldoko, dari Panglima TNI hingga Ditunjuk Presiden Jadi KSP

Kompas.com - 17/01/2018, 10:06 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo hari ini melantik mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Moeldoko dilantik bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri ini dilakukan di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Selama ini karier Moeldoko memang identik dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat. Puncak kariernya di TNI AD adalah saat dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD pada 20 Mei hingga 30 Agustus 2013.

Setelah itu, Moeldoko kemudian ditunjuk presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk naik pangkat dan menjadi panglima TNI. Alumnus Akabari angkatan 1981 ini menggantikan Laksamana Agus Suhartono saat ditunjuk sebagai orang nomor satu di TNI.

(Baca juga: Presiden Melantik Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan KSAU Baru)

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan. Hari ini, Rabu (17/1/2018), Moeldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Hingga saat ini, Presiden Jokowi dan pihak Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan secara detail alasan menunjuk Moeldoko sebagai KSP.

Berikut perjalanan karier Moeldoko dikutip dari Litbang Kompas:

PENDIDIKAN:

Umum:
-     Akabri ( 1981 )  

Khusus :
-     Susarcab
-     Suslapa Inf
-     Seskoad
-     Sesko TNI
-     Susdanrem
-     Susstrat Perang Semesta
-     Lemhanas RI
 
PERJALANAN KARIER :

TNI     
Jabatan:
-     Danton 1A Yonif Linud 700/BS
-     Danki-A Yonif Linud 700/BS
-     Kasi-2/Ops Yonif Linud 700/BS
-     Pasi Ops Dim 14-08/BS
-     Kasi 2/Brigif-1 PIK/JS Dam Jaya
-     Wadanyonif 202/TM Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
-     Danyonif 202/JY Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
-     Dandim 0501/JP BS Dam Jaya
-     Sespri Wakasad
-     Pabandya-3/Ops/ PB- V/Sopsad
-     Danbrigif-1 PIK/JS Dam Jaya
-     Asops Kasdam VI/TPR
-     Dirbindiklat Pussenif
-     Danrindam VI/TPR
-     Danrem 141/TP Dam VII/WRB
-     Pati Ahli KSAD Bidang Ekonomi
-     Dirdok Kodiklat TNI AD Kasdam Jaya
-     Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad
-     Panglima Kodam XII/Tanjungpura
-     Panglima Kodam III/Siliwangi
-     Wakil Gubernur Lemhannas
-     Wakil KSAD
-     KSAD
-     Panglima TNI
 
PENGHARGAAN:
-     Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun
-     Satya Lencana Santi Dharma
-     Satya Lencana Seroja
-     Tanda Jasa dari PBB
-     Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
-     Ops Timtim
-     Konga Garuda XI-A
 
KELUARGA:
-     Koesni Harningsih, SE (istri)
-     Anak: 2 orang

Kompas TV Terkait pengganti Khofifah, JK belum bersedia membahasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com